Didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais), Yosef Chairul, Mahyudin mengatakan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat.

“Kementerian Agama sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada organisasi kemasyarakatan yang selama ini telah ikut membantu tugas Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat, tak terkecuali ISNU,” ungkap Kakanwil.

Melalui pertemuan singkat ini kata Mahyudin, Kementerian Agama Sumbar ingin mengajak pengurus ISNU untuk berkolaborasi membina umat termasuk generasi muda. Karena saat ini tantangan umat apalagi generasi muda semakin hari semakin berat.

Tak dapat dipungkiri kata Mahyudin banyak penyakit masyarakat seperti judi online, tawuran, balap liar, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya yang sudah merusak terutama generasi muda. Ini adalah rugas berat Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan.

“Untuk itu, kami mengajak ISNU bersama-sama Kementerian Agama melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui pesan-pesan keagamaan. Apalagi di bulan ramadan ini, menjadi momen yang tepat untuk lebih dekat dengan umat,” tutur Mahyudin.

“Kita sepakat untuk memperkokoh dan sinergi program terutama dalam pembangunan keagamaan. Sebagai badan otonom, yang kepengurusannya dari kalangan sarjana dan kaum intelektual sangat tepat kita mengajak ISNU berkontribusi membina umat,” sambung Kakanwil.

Seiring dengan pesan Menteri Agama diantaranya internalisasi nilai-nilai agama dan Internationalisasi praktik kerukunan, Mahyudin juga mengajak pengurus ISNU untuk menyosialisasikan dan memperkuat moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat.

Pernyataan Kakanwil Kemenag ini disambut baik pimpinan wilayah ISNU, Zeki Aliwardana. Menurutnya ISNU secara kelembagaan tentu dekat dengan Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan upaya ISNU untuk memperkuat jaringan Islam moderat di Indonesia.

“Sesuai tugas dan fungsinya ISNU juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesatuan bangsa dengan mengutamakan dialog, toleransi, dan pemahaman antaragama,” jelas Zeki.

Bukan hanya itu saat ini ISNU Sumatera Barat juga telah melakukan pembinaan kepada umat terutama generasi muda melalui program kampus. Ia bertekad ke depan akan lebih memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama.

(*)

Hal ini diungkapkan Kasubdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Wida Sukmawati usai membuka acara Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam (PKPAI), di Padang (17/7/2024) malam.

Dikatakan Wida, PKPAI ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya sebagai tuntutan dari MoU yang sudah dibuat bersama KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Kegiatan ini akan melahirkan Milenial Moderat Agen (MMA) yang siap membuat konten positif di media sosial.

“Kita menginginkan Penyiar Agama Islam sebagai MMA akan menyampaikan pesan moderasi yang menyejukkan hati dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ungkap Kasubdit.

Penyiar yang hadir ini lanjut Wida diharapkan bisa mengkampanyekan bahwa, walaupun kita memiliki keberagaman kekayaan keberagaman mulai dari etnis, suku, bangsa bahasa kemudian juga aneka ragam agama, tetapi tetap bersatu.

Diakui Wida kegiatan yang dihadiri 150 peserta secara daring dan luring ini, mempunyai antusiasmeyang sangat luar biasa. Mereka menyambut baik dan mengikuti materi dengan baik.

“Harapan kita sangat tinggi, selain menyampaikan pesan kedamaian, bisa memanfaatkan teknologi digital dengan optimal untuk menyampaikan pesan positif. Dan yang pasti siaran yang mereka lakukan sekali lagi saya katakan harus menyejukkan umat,” pungkas Wida.

Sebelumnya Ketua Panitia, Syaiful yang juga Ketua Tim Kerja Penyulu Kanwil Kemenag Sumbar menyampaikan kegiatan ini dihadiri 150 peserta yang hadir secara daring dan luring. 50 orang orang hadir secara luring di Padang dan 100 orang secara daring.

Peserta bukan hanya dari Sumatera Barat, tetapi berasal dari lima provinsi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Riau. Mereka merupakan penyiar televisi, radio, penyuluh agama Islam dan Humas masing-masing provinsi.

Kegiatan Bimas Islam Kemenag RI melalui Kanwil Kemenag Sumbar yang akan berlangsung selama 3 hari, tanggal 17 s/d 19 Juli 2024.

(*)

Dimana ketujuh program tersebut adalah penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), Kemandirian Pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan Tahun Kerukunan Umat Beragama.

“Ada tujuh program prioritas yang telah dilahirkan oleh Menteri Agam agar bisa dilaksanakan diseluruh wilayah termasuk di Sumbar, kita berkomitmen agar tujuh program ini bisa terlaksana,” kata Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Dr. H. Mahyudin, MA, beberapa hari yang lalu.

Mahyudin menjelaskan, untuk penguatan moderasi beragama, karena strategisnya program ini maka program ini tidak saja dilakukan oleh Kemenag tapi juga diwujudkan oleh kementerian lain.

“Moderasi beragama bertujuan agar masyarakat kita dapat melaksanakan agama secara lurus, tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri,” ujarnya.

Hal ini bertujuan agar, masyarakat dapat melaksanakan agama secara lurus, tidak ekstrem kanan atau pun ekstrem kiri.

Selain itu, terkait dengan kerukunan umat beragama, Ka Kanwil Kemenag Sumbar, melihat bahwa di Sumbar kerukunan antara umat beragama masih terjaga dengan baik.

Orang nomor satu di Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar ini menyebutkan, khusus untuk di KUA harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kepada KUA agar harus melayani kepada masyarakat terkait dengan haji,” kata dia.

Sementara itu, ketua tim humas Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar, Rizki Ronaldi menuturkan, kegiatan bersama dengan awak media bertujuan memperkuat kolaborasi koordinasi dan sinergitas antara Kanwil Kemenag dengan media baik cetak, online maupun elektronik.

“Semoga silaturahmi ini terus terjaga. Berharap media ikut menyuarakan tujuh program prioritas untuk disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Media Ghatering bersama puluhan media elektronik, online dan cetak Mifan Water Park dan Resort Kota Padang Panjang, Selasa (5/12/2023).

Menurut Mahyuddin, Media Gathering ini sebagai bentuk menyatukan persepsi terkait dengan program-program yang ada di Kementerian Agama.

(*)

Hal tersebut diungkapkan Mahyudin dalam kegiatan Media Ghatering dengan sejumlah awak Jurnalis di Padang Panjang, Selasa Kemarin (5/12/2023).

“Moderasi beragama sebetulnya adalah agar masyarakat memahami agama itu secara benar. Tidak ekstrem ke kiri dan ekstrem ke kanan,” ungkapnya.

Jika ini terjadi, kata Mahyuddin, akan menjadi boomerang sehingga akan terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat.

“Kadang ada yang mengatakan bahwa ya di situ kafir, di sini kafir. Itu kan terlalu ekstrem. Di sinilah pentingnya Moderasi Beragama yang mengajarkan kita memahami ajaran agama itu secara benar,” sebutnya.

Untuk penguatan moderasi beragama Kemenag Sumbar terus mensosialisasikan kepada masyarakat bersama stakeholder yang ada, supaya dalam berkehidupan saling menghargai dan menjaga.

“Moderasi itu bukan hanya umat antar agama, tapi juga internal sesama muslim harus rukun dalam kehidupan masyarakat perlu berjalan dengan damai,” kata dia.

Lebih lanjut Mahyudin menginformasikan, Kemenag Sumbar ikut ambil peran untuk menggalakkan tujuh program prioritas Kemenag dalam strategi pemberitaan.

“Ketujuh program tersebut yakni Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, Kemandirian Pesantren, Cyber Islamic University, Religiosity Index dan Kerukunan Umat Beragama,” pungkasnya.

(*)

M Hafiz Al Habsy Koordinator JPMB Sumbar mengatakan, di Pesantren MTI ini pihaknya ada dua agenda, yang pertama melaksanakan Deklarasi dulu kemudian dilanjutkan dengan seminar dari sejumlah baru pemateri.

“Moderasi beragama kita tekankan, bahwa bagaimana sikap toleransi kita antara umat beragama yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, yang kita ketahui memiliki falsafah Adat Basandi Syaraknya,” ungkapnya.

Ia jelaskan, di Pesantren inilah JPMB Sumbar menyuarakan bahwa semua santri dan satriwan juga siap memberikan toleransi antar sesama umat beragama.

“Apalagi kita ketahui di masa kampanye dan pemilu 2024 mendatang, akan rentan terhadap isu-isu agama yang akan dikembangkan kepada hal-hal yang negatif,” sebutnya.

“Jadi apa yang kita lakukan hari ini tentu akan menjadi kesan yang amat baik, yang kita sampaikan untuk menghadapi tantangan 2024 yang akan kerap dengan isu-isu populis agama,” imbuhnya.

Selain moderisasi beragama lanjut Hafiz, pada saat deklarasi kebangsaan tersebut salah satunya berkomitmen melawan secara bersama paham-paham ekstrimisme, terorisme dan radikalime.

“Bagaimana kita tetap menciptakan toleransi demi kenyamanan antar umat, dan tidak membawa agama untuk digunakan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada pemateri dalam seminar pihaknya menghadirkan dari Polda Sumbar, Akademisi, Tokoh Agama serta dari Kemenag Sumbar.

Sementara itu salah seorang tokoh Agama Sumbar, Aulya Rivai mengaku, Deklarasi Kebangsaan ini bertujuan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan.

“Kebersamaan dan persatuan pada saat ini perlu diingatkan pada generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan pengaruh lingkungan mendominasi pembentukan akhlak generasi bangsa saat ini,” ungkapnya.

Karena adanya sosial media (sosmed), kata Aulya, menyebabkan terjadinya perubahan akhlak yang begitu cepat pada masyarakat.

“Kita lihat sendiri, dengan sosial media, banyak yang terpengaruh. Dengan adanya kegiatan penguatan moderasi beragama diharapkan dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya siswa pesantren tentang pembentukan jiwa nasionalisme,” kata dia.

Dikesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pembangunan Erinaldi yang menjadi narasumber dalam kegiatan deklarasi itu mengaku pendirian negara Indonesia dibangun oleh tokoh-tokoh agama.

“Dasar bernegara adalah Pancasila yang di implementasikan dalam UUD 1945. Apalagi negara ini dibangun oleh tokoh-tokoh agama. Dengan moderasi beragama ini diharapkan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia,” sebutnya.

(*)