Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dalam keterangan persnya di Mapolda Sumbar, Kamis (9/11/2023).

“Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan swakelola pekerjaan pemeliharan jalan dan jembatan, dan pekerjaan pembangunan jalan non status oleh Dinas PUPR Kab. Mentawai tahun anggaran 2020 lalu,” ungkapnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut juga dapat disita barang bukti berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Dokumen pelaksanaan anggaran, SK Jabatan, Dokumen pengajuan dan pencairan anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Kemudian, satu unit sepeda motor vega, foto dokumentasi kegiatan, peralatan sound system, dan surat jual beli tanah.

“Ketiga tersangka tersebut yakni EF selaku Pengguna Anggaran, FB selaku Pejabat Pembuat Komitmen, MD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,” jelasnya.

Atas perbuatan ketiga tersangka ini, lanjut Kabid Humas, mereka akan dikenakan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Alfian Nurnas, menuturkan, pengungkapan kasus korupsi ini berawal dari laporan masyarakat kepada penyidik dan juga dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Modusnya anggaran yang dicairkan sejumlah Rp10,70 milyar, akan tetapi tidak semuanya digunakan untuk kegiatan tersebut. Dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,9 milyar,” bebernya.

Berdasarkan alat bukti yang sah, kata Dirreskrimsus Polda Sumbar, pihaknya saat ini menetapkan 3 orang tersangka. Namun tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lainnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Alfian Nurnas, mengatakan dampak dari korupsi yang dilakukan oleh tersangka adalah kegiatan pembangunan tidak berjalan maksimal. Dan uang hasil dugaan korupsi ini digunakan untuk keperluan pribadi.

“Uang tersebut digunakan untuk membeli tanah, sepeda motor,” kata dia.

Dikesempatan yang sama, Penasihat Hukum Tersangka EF, Daniel Jusari
mengatakan, berdasarkan keterangan kliennya, bahwa ia tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepadanya (tersangka EF).

“Tapi dalam hal ini, kami tetap menghormati proses hukum, dan selama pemeriksaan kami kooperatif. Namun, soal tanah 12 dan 5 hektare yang disita, itu hanya berdasarkan dugaan penyidik Kepolisian, tetapi bukan pengakuan dari klien saya,” kata Daniel, dari Kantor Law Office Daniel Jusari, saat hadir rilis kasus di Mapolda Sumbar.

(*)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, M Fatria mengatakan telah melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan pembuktian, penyelidikan, pengamanan dan penerangan hukum hingga kegiatan jaksa masuk sekolah.

Selain itu berbagai kasus juga telah yang masuk ke Kejari Padang juga telah di Proses seperti untuk tindak Pidana Umum dari Januari – Juli 2023, SPDP telah masuk 530 perkara dan sudah diselesaikan lebih kurang 825 perkara dengan perkara yang lama.

Untuk perkara pidsus telah dilakukan 2 perkara yang telah naik ke tahap penyidikan, salah satunya adalah kasus yang sangat ditunggu penyelesaiannya oleh publik yaitu dugaan korupsi pembangunan Gedung Taman Budaya Sumatera Barat (Sumbar).

“Kasus tersebut sedang dalam penyelesaian pemberkasan perkara, sebentar lagi tahap 2,” ungkap Kajari.

Ia mengatakan, pihaknya telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara tersebut.

“Penetapan tersebut setelah tim jaksa penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dalam perkara mulai dan saksi saksi,” katanya.

Sebelumnya, Kejari Padang telah menetapkan seorang rekanan berinisial AK (32) yang diduga terlibat korupsi pembangunan gedung kebudayan Sumbar.

M Fatria mengatakan, penetapan status tersangka terhadap AK dilakukan setelah tim jaksa penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dalam perkara mulai dari saksi sebanyak 30 orang, bukti-bukti terkait, hingga keterangan ahli.

“Penetapan status tersangka terhadap laki-laki berusia 32 tahun itu dilakukan pada 6 Februari lalu, yang bersangkutan telah diperiksa penyidik dalam statusnya sebagai tersangka,” ujarnya.

Ia dijerat dengan pidana melanggar pasal 2, 3, 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kebudayaan di Taman Budaya Sumbar telah merugikan keuangan negara hingga Rp731,6 juta.

Kerugian itu diketahui berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar.

Proyek pembangunan gedung kebudayaan lanjutan itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp31 miliar pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar (BMCKTR) tahun 2021.

Kerugian keuangan negara muncul akibat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Saat ini proyek tersebut menjadi bangunan terbengkalai atau mangkrak.

Selain itu Kejari Padang juga giat menyelesaikan perkara dengan penyelesain Restoratif Justice (RJ).

“Sebagai pengembangan dari program Restoratif Justice yang sudah berjalan, kini kami menyiapkan program RJ plus untuk para pelaku tindak pidana,” katanya.

Ia mengatakan dengan program RJ Plus itu maka para pelaku tindak pidana mendapatkan akses pelatihan kemampuan serta keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK).

“Pelaku tindak pidana yang dibebaskan lewat keadilan restoratif (Restoratif Justice) tidak pulang begitu saja, mereka kami arahkan untuk mendapatkan pelatihan sebagai akses memperbaiki diri serta meningkatkan kemampuan,” jelasnya.

M Fatria berharap program yang disiapkan itu membawa perubahan diri bagi para pelaku tindak pidana yang perkaranya memenuhi syarat untuk dihentikan lewat keadilan restoratif.

Dari berbagi kinerja yang diungkapkan, beberapa kasus korupsi yang mereka tangani menjadi isu yang sering dipertanyakan, misalnya kasus Korupsi pengadaan sapi bunting tahun anggaran 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp35 miliar lebih dan kasus korupsi pengadaan lahan tol Padang-Sicincin.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Asnawi yang didampingi oleh Asisten Pidana Khusus Hadiman, Asisten Intelijen Mustapqpirin serta Asisten lainnya menjelaskan untuk kasus pengadaan sapi bunting pihaknya telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

“Dalam perkara ini sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik, didiukung oleh alat bukti yang sah,” ujar Asnawi.

Namun walaupun jumlah tersangka 6 orang, kata Asnawi yang berhasil ditahan baru 3 orang, karena 3 orang yang lain masih mangkir saat pemanggilan.

“Untuk tiga tersangka yang belum ditahan ini sudah kami layangkan surat panggilan, diharapkan koperatif dan memenuhi panggilan dari penyidik,” jelasnya.

Jika tidak kunjung memenuhi panggilan hingga tiga kali, lanjut Asnawi, maka ketiga tersangka yang identitasnya belum diungkapkan ke publik itu akan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk dilakukan upaya paksa.

Disisi lain, untuk kasus korupsi pengadaan lahan tol Padang-Sicincin yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh pengadilan, namun kembali dinyatakan bersalah setelah Kejaksaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI, pihak Kejati terus memburu keberadaan terpidana.

“Kami telah menerima petikan dan salinan putusan dari Mahkamah Agung RI untuk mengeksekusi tujuh orang, pelacakan terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan para terpidana,” katanya.

Ia mengatakan dua dari tujuh terpidana itu telah dieksekusi pada Jumat (14/7/2023) setelah mereka bersikap koperatif, sehingga kini tersisa lima terpidana lain yang akan dieksekusi.

“Bagi lima terpidana lainnya kami layangkan surat panggilan sebelum dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), keberadaannya juga terus dilacak. Namun demikian kami minta terpidana kooperatif dan menyerahkan diri saja,” jelas Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman menyambung ucapan dari Kajati.