Sakato.co.id – Sebanyak 19 guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) menggelar aksi unjuk keprihatinan yang kuat terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional saat ini. Bertempat di Aula M Syaaf FK Unand Jati, Kota Padang, pada Selasa (20/5/2025), para cendekiawan ini menyuarakan keresahan mendalam terkait potensi penurunan mutu layanan dan pendidikan kedokteran.
Prof. Wirsma Arif Harahap, didampingi oleh Prof. Masrul dan Prof. Hardisman, menyampaikan bahwa kebijakan kesehatan terkini terasa menjauh dari semangat kolaborasi yang selama ini menjadi landasan bersama pada masa krisis.
“Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter, yang juga menjadi keprihatinan kami sebagai pendidik. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang ada justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang pada akhirnya merugikan mutu pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Prof. Wirsma.
Orasi keprihatinan yang lantang dibacakan oleh Prof. Yusrawati, disaksikan oleh 18 guru besar lainnya serta Ketua IDI Sumatera Barat, DR. Roni Eka Sahputra. Mereka menekankan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat SDM melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Namun, para guru besar ini khawatir cita-cita tersebut akan sulit tercapai jika kualitas dan integritas ekosistem pendidikan kedokteran serta layanan kesehatan nasional tidak terjaga.
Dalam orasinya, sejumlah poin penting disuarakan, termasuk penolakan terhadap kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, warisan, serta tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis. Mereka juga menentang keputusan birokratis yang berpotensi melemahkan rumah sakit pendidikan dan sistem kesehatan akademik, serta menyayangkan narasi publik yang cenderung menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. Secara tegas, mereka menolak pengambilalihan Kolegium Dokter Spesialis yang telah berperan penting selama 50 tahun dalam pengembangan berbagai cabang spesialisasi kedokteran.
Para guru besar FK Unand mendesak Presiden RI, DPR RI, dan para pemimpin bangsa untuk memprioritaskan keselamatan rakyat dan hak atas layanan kesehatan bermutu, bukan sekadar ambisi jangka pendek atau kepentingan non-medis. Mereka juga menyerukan penghentian kebijakan kesehatan yang tergesa-gesa, tertutup, dan kurang melibatkan partisipasi publik yang bermakna, terutama dari kalangan insan kedokteran.
Lebih lanjut, mereka menuntut jaminan agar seluruh proses pendidikan tenaga medis tetap berbasis mutu, akuntabilitas akademik, dan perlindungan pasien melalui lembaga yang telah teruji, serta menghentikan intervensi Kementerian Kesehatan yang berpotensi melemahkan institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan.
Para guru besar juga menyerukan pembangunan kembali kepercayaan antara pemerintah, institusi pendidikan, dan profesi kesehatan, mengembalikan independensi kolegium dokter spesialis, serta mendukung upaya pembatalan pasal-pasal kontroversial melalui Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sebagai penutup, mereka menekankan pentingnya kepemimpinan di Kementerian Kesehatan yang memiliki pemahaman mendalam tentang kedokteran dan kesehatan, mampu berkolaborasi secara etis dan menghargai berbagai pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan program Asta Cita.
Aksi serupa sebagai bentuk keprihatinan juga dilaporkan terjadi di berbagai Fakultas Kedokteran lainnya di seluruh Indonesia.
(*)
