Sakato.co.id – Ketua dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu guna membahas peningkatan taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Potensi sektor kelautan dan perikanan Sumbar perlu ditingkatkan, baik dari segi sarana prasarana hingga SDM-nya. Kerjasama strategis dengan Pemprov DKI Jakarta bisa membawa dampak positif bagi kedua daerah,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat membuka pertemuan, Kamis (6/6/2024).
Kerjasama ini kata Supardi akan memungkinkan Sumbar memenuhi kebutuhan DKI di sektor perikanan dan sebaliknya. Menurutnya, peningkatan sarana dan SDM nelayan sangat krusial untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.
“DPRD dan Pemprov Sumbar berkomitmen memperhatikan aspek ini,” katanya.
Selama diskusi, beberapa kebijakan Pemprov DKI, seperti subsidi untuk kebutuhan ikan masyarakat, diangkat sebagai contoh.
“Pola subsidi ikan DKI bisa jadi pertimbangan bagi Sumbar untuk mendukung pembangunan SDM melalui peningkatan gizi masyarakat,” kata Supardi.
Kerjasama perikanan antara Sumbar dan DKI dinilai strategis mengingat DKI, dengan penduduk lebih dari 11 juta, hanya mampu memenuhi 25 persen kebutuhan ikannya sendiri.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mochklasin, menyoroti perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk nelayan.
“Nelayan memerlukan fasilitas seperti SPBU, pelabuhan yang representatif, dan pabrik es. Dengan sarana penunjang yang lengkap, nilai jual ikan akan meningkat,” ujarnya.
Mochklasin juga menekankan pentingnya bantuan pemerintah berupa alat tangkap, mesin tempel, dan perahu untuk mendukung nelayan.
Perubahan regulasi sektor kelautan perikanan akibat Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) juga dibahas. Dengan Omnibuslaw, banyak kewenangan berubah, termasuk batas penangkapan ikan. Nelayan hanya boleh menangkap ikan dari zona laut 0 hingga 12 mil, selebihnya perlu izin pusat,” jelas Mochklasin.
Ia menyoroti perlunya kelonggaran regulasi untuk memudahkan nelayan dalam memenuhi tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.
Selain itu, DPRD Sumbar menawarkan kerjasama pemenuhan kebutuhan komoditi perikanan kepada Pemprov DKI. “Kerjasama ini masih membutuhkan pendalaman, namun berpotensi mendatangkan banyak manfaat bagi kedua daerah, terutama dalam distribusi hasil alam,” kata Mochklasin.
Pertemuan di Gedung Balai Kota Blok G (Gedung Ali Sadikin), Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Sumbar, termasuk Ketua Supardi, Wakil Ketua Suwirpen Suib, dan Wakil Ketua Indra Dt Rajo Lelo, serta disambut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov DKI Jakarta, Mujiati. (*)
