Sakato.co.id – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,51% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum di Sumatera Barat.
Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Irfan Sukarna menjelaskan kenaikan Inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,54%. Beberapa komoditas dominan yang mendorong kenaikan harga dalam kelompok ini adalah cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
“Meningkatnya harga cabai disebabkan oleh produksi yang menurun akibat bencana banjir bandang, sementara putusnya jalan raya utama Padang-Bukittinggi menyebabkan terganggunya distribusi dan turut mendorong kenaikan harga pangan di Kota Padang,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi sebesar 0,21%. Kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah menjadi faktor utama dalam kelompok ini.
“Di sisi lain, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,85%, terutama disebabkan oleh turunnya harga angkutan udara, angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, dan tarif kendaraan carter/rental. Hal ini sejalan dengan normalisasi permintaan pasca momentum Hari Raya Idul Fitri,” jelas Irfan.
Walaupun mengalami inflasi, tegas Irfan Sumatera Barat masih mencatat inflasi yang lebih rendah dibandingkan nasional, yaitu 0,03% pada Mei 2024.
“Naiknya inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target 2,5±1% (yoy),” kata dia.
Ia menambahkan, untuk upaya dalam pengendalian inflasi yang dilakukan ini TPID Sumbar akan melanjutkan penyelenggaraan pasar murah di berbagai kabupaten/kota, pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh BULOG. Melakukan monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan pasokan.
“Serta menjaga kelancaran distribusi pasca bencana, meningkatkan pasokan/cadangan pangan, penguatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders, peningkatan kegiatan komunikasi efektif pengendalian inflasi,” ujarnya.
“Sinergi dan koordinasi yang kuat dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Irfan Sukarna.
(*)
