Sakato.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang beralamat di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Langkah tegas ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menyampaikan bahwa pencabutan izin usaha tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk terus memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Sebelum izin usahanya dicabut, kondisi BPR ini telah melalui tahapan pengawasan intensif. Pada 5 November 2025, OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.
Upaya perbaikan kemudian terus dipantau hingga pada 30 Oktober 2026 OJK meningkatkan statusnya menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Keputusan tersebut diambil setelah OJK memberikan waktu yang dinilai cukup kepada pengurus dan pemegang saham untuk menyehatkan kondisi bank—terutama dalam mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas—sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. Namun, upaya penyehatan tersebut tidak berhasil direalisasikan.
Rangkaian proses ini berlanjut pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR LPN Labuh Gunung. Dalam keputusan itu, LPS menetapkan penanganan melalui skema likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank bersangkutan.
Menindaklanjuti permintaan LPS serta mengacu pada Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK pun menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha. Selanjutnya, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan serta melaksanakan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK juga mengimbau seluruh nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang. Simpanan masyarakat di perbankan, termasuk di BPR, tetap dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(*)






Komentar