Sakato.co.id – Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar mengadakan silaturahmi dengan Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat hubungan, tetapi juga menggambarkan keakraban antara birokrasi dan jurnalis.
Raflis, yang dikenal sebagai sosok ASN yang merintis karir dari bawah, membagikan perjalanan panjangnya dalam pelayanan publik. Dengan 14 tahun pengalaman di Pemkab Pesisir Selatan dan 15 tahun di Sekretariat DPRD Sumbar, Raflis telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa.
“Kunci keberhasilan saya di mana pun ditugaskan adalah dedikasi, loyalitas, dan bekerja sesuai aturan serta mampu berinovasi dalam kerja,” ungkapnya, Jumat (7/6/2024).
Menjabat sebagai Sekretaris Dewan selama 9,5 tahun, Raflis tercatat sebagai Sekwan terlama di DPRD Sumbar. Ia selalu mengedepankan interaksi yang baik dengan wartawan, menghormati independensi mereka tanpa mengintimidasi. “Saya tahu wartawan bekerja ada aturannya mulai dari UU Pers hingga Kode Etik Jurnalistik. Tanpa fakta dan data, tidak mungkin seorang wartawan memberitakan informasi hoaks dan tidak benar,” tegasnya.
Selain menjaga hubungan baik dengan pers, Raflis juga memberikan ruang fasilitasi bagi jurnalis tanpa melanggar ketentuan profesi. “Menghargai profesi jurnalis dengan memberikan fasilitas yang tepat adalah salah satu cara kami menghormati kinerja mereka,” tambahnya.
Dengan masa pensiun yang semakin dekat pada Oktober tahun ini, Raflis tetap meninggalkan segudang ‘warisan’ berharga di DPRD Sumbar. Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar, Novrianto Ucok, menyebutkan beberapa capaian penting yang diraih selama kepemimpinan Raflis.
“DPRD Sumbar menjadi yang terbanyak informasinya di seluruh Indonesia, dan tiga kali berturut-turut meraih Predikat Informatif dari Komisi Informasi Sumbar. Pak Raflis juga dianugerahi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 dan peringkat enam pimpinan DPRD se-Indonesia oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2023,” ujar Novrianto.
Raflis sendiri mengakui bahwa pers adalah corong utama kinerja hebat wakil rakyat. “Ajak berkawan dan berikan apa yang diinginkan pers terkait pemberitaan. Jika ada informasi yang tidak akurat, DPRD harus segera mengklarifikasi,” tuturnya. Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara birokrasi dan jurnalis dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada publik. (*)
