Sakato.co.id – Perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia mulai dipersiapkan dengan matang.
Momentum ini menjadi bagian penting dari upaya demokrasi di tingkat daerah, yang diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan adil.
Di Kota Padang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang turut ambil bagian dalam mengawal proses Pilkada.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Padang, Eriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendirikan posko pengaduan Pilkada di kantor Kejari Padang.
Posko ini difungsikan sebagai pusat penerimaan laporan jika ada dugaan pelanggaran Pilkada atau permasalahan serupa.
“Kami telah mempersiapkan posko Pilkada untuk menampung laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada,” ujar Eriyanto pada Rabu (20/11/2024).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan dan tanpa kecurangan.
Selain itu, Kejari Padang secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kami terus mengimbau ASN agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai wilayah dengan 1.487 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai kecamatan, Kota Padang membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari potensi konflik.
Menurut Eriyanto, melihat dari pengalaman Pemilu sebelumnya, ada beberapa daerah yang dikategorikan sebagai zona merah karena dianggap memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi, yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Meski demikian, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke posko pengaduan Kejari Padang terkait pelanggaran Pilkada.
“Sejauh ini, kami lebih fokus pada pemantauan data dan informasi terkait Pilkada,” jelas Eriyanto.
Dalam proses pemantauan ini, Kejari Padang juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi permasalahan.
Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada menjalankan tugas dan haknya sesuai dengan ketentuan hukum.
Eriyanto berharap Pilkada 2024 di Kota Padang dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar Pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar,” tuturnya.
Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Pilkada 2024 di Kota Padang diharapkan menjadi contoh proses demokrasi yang sehat dan berintegritas.
Peran lembaga hukum seperti Kejari Padang dalam mengawal Pilkada tentu sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.
Langkah persiapan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada.
Dengan koordinasi yang matang dan pengawasan yang ketat, diharapkan setiap pelanggaran dapat dicegah sejak dini, sehingga hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
(*)
