Sakato.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat normalisasi akses transportasi sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat di tengah gangguan infrastruktur yang berdampak pada jalur logistik utama.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran Polda Sumatera Barat.
Menurut Arry, koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar setiap langkah penanganan dapat berjalan secara terintegrasi, mulai dari percepatan perbaikan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, hingga memastikan distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat tetap berlangsung selama proses pemulihan.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait agar setiap kendala di lapangan dapat ditangani secara cepat dan distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan,” ungkap Sekda Prov Sumbar, Arry Yuswandi dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama penanganan adalah kawasan Bungus yang merupakan jalur distribusi strategis menuju sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Karena itu, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan Jembatan Jurai di Bungus melalui penambahan jam kerja dan berbagai langkah teknis lainnya agar akses transportasi dapat segera kembali normal.
Selain percepatan pekerjaan infrastruktur, pemerintah bersama seluruh instansi terkait juga terus melakukan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik prioritas, pemantauan kondisi lapangan secara berkala, serta evaluasi harian untuk memastikan distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Susmelawati, mengatakan jajaran kepolisian turut mendukung upaya pemerintah daerah melalui koordinasi di lapangan bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jalur distribusi yang mengalami kepadatan.
Menurutnya, Polda Sumbar telah menginstruksikan jajaran kewilayahan untuk melakukan pengaturan lalu lintas di titik-titik kemacetan, sekaligus mengawal kelancaran mobilitas kendaraan logistik agar distribusi BBM ke berbagai daerah dapat berlangsung lebih optimal.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama proses pemulihan berlangsung, sehingga distribusi BBM dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujar Susmelawati.
Arry menegaskan bahwa koordinasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurai antrean BBM, tetapi juga menjaga kelancaran rantai pasok berbagai kebutuhan masyarakat yang bergantung pada transportasi darat.
“Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan berjalan optimal. Tujuannya bukan hanya mempercepat normalisasi distribusi BBM, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan distribusi kebutuhan masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan monitoring dan evaluasi bersama seluruh instansi terkait hingga kondisi distribusi kembali normal.
Pemerintah juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus bersinergi dalam melakukan pengaturan di wilayah masing-masing sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
(*)
Komentar