Sakato.co.id – Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Jawari, tengah memetakan secara komprehensif persoalan pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah hukumnya. Alih-alih hanya mengandalkan penindakan hukum, ia mendorong langkah strategis berupa penataan dan legalisasi aktivitas tambang demi memberikan kepastian aturan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan.
Menurut Irjen Pol Jawari, kompleksitas persoalan tambang ilegal tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi teknis terkait, para akademisi atau pakar, hingga elemen masyarakat.
“Saat ini, di bawah kepemimpinan saya di Sumatera Barat, saya sedang memetakan semuanya dari berbagai aspek. Kami tengah mencari strategi dan masukan yang paling tepat,” ungkap Kapolda Sumbar, usai temu ramah bersama awak media di Padang, Rabu (11/11/2026)
Sebagai langkah awal, pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan kepala dinas yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Lingkungan Hidup. Diskusi mendalam juga dilakukan bersama sejumlah pakar untuk merumuskan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Irjen Pol Jawari menilai, penanganan PETI menyangkut banyak sisi krusial yang harus dipertimbangkan secara matang—mulai dari aspek penegakan hukum, perlindungan lingkungan, hingga faktor kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertambangan.
Oleh karena itu, pelarangan dan penindakan tegas tanpa solusi alternatif dinilai bukan satu-satunya jalan keluar yang efektif.
“Kan tidak bisa serta-merta langsung dilarang begitu saja. Maka dari itu, melalui kolaborasi bersama seluruh stakeholder, kita duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk penanganan PETI ini,” ujarnya.
Melalui upaya penataan dan legalisasi ini, Kapolda berharap ke depannya tercipta regulasi yang jelas mengenai zonasi wilayah. Batasan antara kawasan yang diperbolehkan untuk aktivitas pertambangan dan wilayah konservasi yang wajib dilindungi akan diatur secara tegas.
Dengan sistem tersebut, aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan—terutama yang berpotensi merusak ekosistem—tidak akan pernah mendapatkan izin beroperasi.
“Jika aturannya sudah jelas, insyaallah seluruh aktivitas tambang bisa ditertibkan sesuai aturan dan lingkungan kita jaga bersama. Nantinya, tambang yang legal terwujud sehingga ada kepastian hukum dan kejelasan wilayah,” jelasnya.
Irjen Pol Jawari menegaskan bahwa upaya pengendalian ini harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian alam. Aktivitas tambang yang terbukti merusak lingkungan tidak akan diberi toleransi, sementara kegiatan yang memenuhi standar ketentuan akan diberikan kepastian hukum yang jelas.
“Saya ingin semuanya terkendali. Kerusakan lingkungan harus bisa dicegah, di sisi lain kesejahteraan masyarakat juga tetap harus diperhatikan,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Kapolda Sumbar mengajak seluruh pihak untuk turut serta memberikan masukan konstruktif. Ia optimistis, kolaborasi yang solid antara kepolisian, pemda, instansi teknis, pakar, dan masyarakat dapat menuntaskan persoalan hukum sekaligus menjaga kelestarian bumi Sumatra Barat.
(*)
Komentar