Sakato.co.id — Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mendesak pemerintah daerah menetapkan target tahunan yang jelas dalam upaya menekan praktik penambangan (illegal mining) dan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di daerah itu.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang terukur mengenai sejauh mana praktik-praktik ilegal ini bisa dikurangi. DPRD Sumbar siap mendukung lewat regulasi maupun penganggaran,” ungkapnya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Sumatera Barat tentang penanganan tambang dan penangkapan ikan ilegal serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, penanganan dua persoalan itu selama ini masih lemah karena belum memiliki rencana strategis yang jelas dan indikator capaian yang bisa diukur.
“Jangan hanya sebatas rapat atau pertemuan tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan berjalan efektif,” imbuhnya.
Muhidi juga menyebut kelangkaan BBM bersubsidi yang sering terjadi di beberapa daerah. Ia menilai, kondisi tersebut berkaitan erat dengan maraknya aktivitas tambang dan penangkapan ikan ilegal yang mengonsumsi BBM dalam jumlah besar.
Politikus PKS itu turut menyinggung kasus pembakaran kapal patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pesisir Selatan yang hingga kini belum tuntas. Ia khawatir lambannya penyelesaian kasus itu membuat aktivitas kapal pukat harimau mini kembali marak di perairan tersebut.
“Beberapa hari lalu tercatat sekitar 40 kapal masuk. Jika tidak ditangani serius, kondisi ini bisa berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat pesisir,” ucapnya.
Muhidi menegaskan, rencana strategis yang disusun pemerintah harus memiliki capaian kinerja tahunan yang jelas.
“Tentukan target, tahun pertama berapa yang bisa diselesaikan, tahun berikutnya berapa lagi, dan kapan dievaluasi. Hasil kerja itu harus nyata dirasakan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda bergerak cepat menghadapi tiga persoalan krusial daerah, yakni tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan kelangkaan BBM bersubsidi.
“Semua harus bergerak. Susun langkah-langkah dengan jelas, ada tahapan dan tindak lanjutnya,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum harus menjadi kunci dalam menuntaskan persoalan tersebut. (*)
Komentar