Sakato.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat secara masif menggelar puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025. Kegiatan yang dipusatkan di pelataran Kantor Dinas Peternakan Sumbar, Minggu (19/10/2025), ini menjadi upaya strategis OJK untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Acara ini diikuti seluruh lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, hingga multifinance, yang membuka booth konsultasi dan edukasi langsung kepada masyarakat.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, mengungkapkan pentingnya kegiatan ini. Ia menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, masih berada di level yang perlu ditingkatkan dibandingkan negara-negara lain.
“Inklusi keuangan itu adalah barometer seberapa besar tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Jujur, angkanya di daerah kita masih tergolong rendah,” kata Roni Nazra.
Menurut Roni, kondisi ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang belum tersentuh produk dasar perbankan, seperti rekening tabungan, maupun kesulitan mengakses fasilitas pinjaman untuk modal usaha.
“Tanpa dukungan yang solid dari lembaga jasa keuangan, akan sulit bagi kita semua untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan, apalagi bagi saudara-saudara kita para pelaku UMKM,” tegasnya.
Roni Nazra secara khusus mengimbau para pelaku UMKM yang hadir untuk memanfaatkan momentum BIK 2025 ini secara maksimal. Ia mendorong mereka agar tidak ragu berkonsultasi langsung dengan perwakilan perbankan dan lembaga keuangan yang hadir.
“Silakan manfaatkan kesempatan emas ini untuk menyampaikan segala kendala yang dihadapi. Mari kita cari solusi bersama untuk mengembangkan usaha Anda,” ajaknya.
Selain itu, BIK 2025 ini menyuguhkan beragam kegiatan. Mulai dari jalan santai, lomba mewarnai, lomba dance, video reel onthe spot, pameran UMKM, hingga sesi edukasi interaktif tentang berbagai produk keuangan.
“Kami berharap kegiatan ini berjalan lancar, menjadi berkah bagi kita semua, dan yang terpenting, semakin mendorong masyarakat Sumbar untuk lebih melek keuangan di masa depan,” tutup Roni Nazra.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kuartini Deti Putri, menyampaikan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai gerakan nyata untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat maupun pelosok daerah memperoleh akses yang setara terhadap produk dan layanan keuangan.
“Inklusi keuangan meningkatkan keamanan finansial masyarakat melalui akses terhadap produk seperti asuransi dan investasi. Pemerintah berkomitmen agar seluruh masyarakat Sumbar dapat merasakan manfaat digitalisasi keuangan,” katanya.
Kuartini menyebut, tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 92,74 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64 persen. Terkait hal ini, ia menekankan pentingnya penguatan ekosistem keuangan digital dan peningkatan literasi keuangan syariah yang saat ini masih di angka 13 persen.
“Diperlukan langkah konkret seperti analisis kendala inklusi keuangan, perencanaan yang menyeluruh, pemanfaatan agen perbankan, platform digital, serta pengenalan produk dan layanan keuangan yang relevan. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional,” tegasnya.
(*)
Komentar