Sakato.co.id – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., menyampaikan arah baru kebijakan pendidikan tinggi nasional dalam kunjungan kerja dan diskusi strategis bertajuk “Isu Strategis Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia” di Universitas Andalas (UNAND), Sabtu (12/4/2025).
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., menekankan pentingnya penguatan empat pilar pendidikan tinggi: akses, mutu, relevansi, dan dampak, yang menjadi landasan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam menyusun dokumen strategis kelembagaan ke depan.
“Pilar dampak kami tambahkan agar pengembangan pendidikan tinggi dilakukan secara lebih sistemik dan teratur. Ini menjadi jawaban atas tuntutan zaman dan kebutuhan pembangunan nasional yang semakin kompleks,” ungkap Prof. Khairul di hadapan Pimpinan UNAND.
UNAND dinilai telah memainkan peran penting sebagai kampus tertua di luar Pulau Jawa dan menjadi simbol kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia bagian barat. Dirjen Dikti pun menyampaikan apresiasi atas kontribusi kampus tersebut dalam melahirkan intelektual bangsa dan memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan.
Tiga Fokus Transformasi: Otonomi, Riset Berdampak, dan Saintek untuk Perubahan
Dirjen Dikti menjelaskan bahwa dalam waktu dekat, kementerian tengah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) baru. Meski dalam tahap transisi kelembagaan, ia memastikan bahwa Renstra tersebut akan fokus pada tiga agenda utama: penguatan kelembagaan dan otonomi, riset dan inovasi yang berdampak, serta sains dan teknologi untuk transformasi sosial-ekonomi berkelanjutan.
Dalam konteks otonomi, Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M.Eng., menyatakan pentingnya penguatan tata kelola kampus, termasuk bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), BLU, dan Satuan Kerja (Satker). Ia menegaskan bahwa otonomi bukan semata kebebasan, melainkan tanggung jawab untuk membangun institusi yang akuntabel, adaptif, dan inovatif.
“Tanpa fleksibilitas dalam tata kelola program akademik, pemanfaatan aset, dan penggalangan dana, kampus sulit berkembang,” ujarnya.
Untuk riset, ia menegaskan bahwa hasil-hasil penelitian perguruan tinggi harus mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat. Publikasi tetap penting, namun harus ditransformasikan menjadi solusi terapan yang memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Sedangkan dalam bidang saintek, Dirjen Dikti menyebutkan perlunya peran sains dan teknologi dalam mendorong transformasi sosial-ekologis dan ekonomi.
Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang integratif dalam menghadapi krisis iklim, disrupsi digital, dan ketimpangan sosial.
Isu PTNBH: Bukan Entitas Bisnis, tapi Pilar Negara
Dalam dialog tersebut, Prof. Khairul secara eksplisit menyentuh polemik seputar persepsi publik terhadap PTNBH. Menurutnya, masih banyak anggapan keliru yang menyamakan PTNBH dengan entitas bisnis murni. Ia menegaskan bahwa meskipun PTNBH memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan akademik, misi utamanya tetap pendidikan sebagai tanggung jawab negara.
“Selama ada huruf ‘N’ di PTNBH, artinya tanggung jawab negara tetap melekat. Kita bukan entitas profit-oriented,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya regulasi yang mendukung skema pembiayaan kreatif, termasuk pinjaman institusional dari mitra strategis. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi turunan agar PTNBH memiliki akses legal terhadap pinjaman, sesuai amanat Peraturan Pemerintah.
Dalam konteks itu, Dirjen Dikti mengapresiasi langkah UNAND yang mulai mengembangkan diversifikasi pendanaan, optimalisasi aset, penguatan dana abadi, serta keterlibatan publik melalui zakat, wakaf, dan kontribusi alumni. Upaya tersebut dinilai sebagai contoh nyata PTNBH yang tetap menjaga misi sosialnya sekaligus membangun kemandirian institusi.
Kampus Berdampak: Menuju Paradigma “Rahmatan lil ‘Alamin”
Salah satu konsep visioner yang disampaikan Dirjen Dikti adalah “kampus berdampak”, yakni perguruan tinggi yang aktif berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial, ekonomi, dan ekologi baik di tingkat lokal maupun global. Ia menyebut UNAND sebagai salah satu kampus yang sudah mengarah ke sana, dan meminta dokumentasi best practices-nya untuk dijadikan contoh nasional.
“Kalau manusia didorong untuk menjadi rahmatan lil ‘alamin, maka kampus pun seharusnya begitu—bermanfaat bagi seluruh makhluk, lintas skala lokal, nasional, dan global,” tuturnya penuh semangat.
Gagasan ini menurutnya akan menjadi salah satu agenda kampanye kementerian, agar publik melihat kontribusi konkret perguruan tinggi—bukan hanya melalui angka, tetapi melalui transformasi nyata di masyarakat. Salah satu contoh yang ia angkat adalah sinergi antara kampus dan pemerintah daerah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di wilayah-wilayah tertinggal seperti Mentawai.
“APK yang rendah tidak bisa diselesaikan hanya dengan beasiswa. Diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemda, dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan tenaga terdidik,” ujar Prof. Khairul, merujuk pada kebutuhan tenaga vokasi di sektor agribisnis dan kemaritiman.
Penutup: Peran Strategis UNAND dan Harapan ke Depan
Menutup sambutannya, Dirjen Dikti menyampaikan keyakinan bahwa Universitas Andalas, bersama perguruan tinggi lain di Indonesia, akan menjadi aktor utama dalam mendorong Indonesia menuju visi 2045. Ia berharap konsep kampus berdampak dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang menyatu dengan kebutuhan lokal namun juga siap memberi kontribusi global.
“Kami ingin Indonesia bukan hanya konsumen kebijakan global, tapi juga produsen solusi dunia melalui pendidikan tinggi,” pungkasnya.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif antara Dirjen Dikti, Rektor UNAND, Majelis Senat Akademik, Senat Akademik dan pimpinan UNAND yang hadir.
(*)
