Sakato.co.id – Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, Nurani Perempuan mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat guna mendorong penanganan dan pemulihan korban yang komprehensif, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan berulang.
Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, serta berbagai stakeholder terkait, pembahasan difokuskan pada optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di wilayah Sumbar.
“Kita turut prihatina terhadap hal tersebut dan saya mengajak semua pihak untuk turut serta meningkatkan pengawasan, terutama terhadap anak-anak, sebagai langkah preventif yang krusial,”ungkapnya, Senin (13/1/2025).
Kepedulian dan partisipasi semua pihak menurutnya sangat dibutuhkan. “Kita harus bersama-sama mengawasi dan melindungi anak-anak serta perempuan agar kejadian kekerasan tidak terus terulang,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Nurani Perempuan Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti, menjelaskan bahwa sejak Juli 2024, Nurani Perempuan rutin menggelar pertemuan dengan stakeholder dari kalangan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan dan pemulihan korban terjadi secara menyeluruh,” ungkap Rahmi.
Data yang dikumpulkan Nurani Perempuan sejak 2015 hingga 2023 mencatat sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Meskipun pelaporan kasus semakin meningkat, penanganan dan pemulihan korban masih belum optimal sehingga rentan terjadi pengulangan kekerasan.
Rahmi menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pemulihan korban.
Langkah kolaboratif antara DPRD Sumbar dan Nurani Perempuan diharapkan dapat memicu perubahan signifikan dalam sistem penanganan kekerasan berbasis gender, sehingga setiap korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. (*)
Komentar