Sakato.co.id – DPRD Sumatera Barat menyoroti rendahnya serapan anggaran pada semester pertama 2025, meski waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan. Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna, Senin (11/8/2025), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.
Agenda rapat kali ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah: Perubahan APBD 2025 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumbar.
“Serapan anggaran kita rendah. Ini tanda ada persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di OPD. Jangan tunggu sampai akhir tahun baru sibuk mengejar realisasi,” tegas Muhidi di hadapan anggota dewan.
Dalam pengantar Wakil Gubernur sebelumnya, proyeksi pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp6,04 triliun, sedangkan belanja daerah dipatok Rp6,16 triliun. Selisihnya, defisit Rp117,73 miliar, akan ditutup menggunakan SILPA 2024 berdasarkan audit BPK RI.
Muhidi mengingatkan agar kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 selaras dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Asta Cita Presiden. “Penyusunan program harus sesuai arah kebijakan nasional, bukan sekadar proyek tahunan,” ujarnya.
Terkait rencana penyertaan modal ke PT Jamkrida Sumbar, ia menuntut transparansi dan reformasi tata kelola. “Modal daerah harus kembali dalam bentuk kontribusi nyata pada PAD. Jangan sampai jadi beban tanpa hasil,” kata Muhidi.
Setelah mendengar pandangan umum dari setiap fraksi, DPRD menjadwalkan pemerintah daerah memberikan jawaban resmi pada Rabu (13/8/2025). “Banyak masukan yang harus dijawab secara komprehensif,” ujar Muhidi sebelum menutup rapat. (*)
Komentar