Sakato.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan dukungan penuhnya terhadap penguatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, baik Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) maupun Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Langkah ini krusial agar penyaluran energi bersubsidi tersebut tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi tersebut berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Fadly Amran menilai pengawasan ketat di lapangan perlu terus diperkuat. Pasalnya, dalam beberapa pekan terakhir, antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)—termasuk di Kota Padang—sempat mengganggu aktivitas harian masyarakat dan roda perekonomian daerah.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Ia juga mendorong adanya percepatan penyempurnaan regulasi serta sistem pengawasan digital. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menutup berbagai celah manipulasi yang selama ini memicu kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Sistem Digital Diperketat, Antrean Mulai Mengurai
Apresiasi terhadap kinerja Satgas Sumbar datang dari Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya. Ia menyebutkan bahwa pengawasan intensif sejauh ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan, yang mengindikasikan berkurangnya kebocoran ke pihak yang tidak berhak.
Untuk mengantisipasi celah kecurangan ke depan, BPH Migas kini tengah menyiapkan langkah preventif berbasis teknologi. “BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ungkap Chrisnawan.
Di sisi lain, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan bahwa stok BBM di wilayah Sumbar saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Dampak positif dari pengetatan pengawasan dan operasi lapangan terbukti mulai terasa.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri.
Rakor ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumbar, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait yang sepakat bulat untuk memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas distribusi energi di Sumatera Barat.
Komentar