Sakato.co.id – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar) tidak hanya menelan puluhan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, meminta Gubernur untuk segera membahas perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 guna menanggulangi kerusakan tersebut.
“Percepatan pembahasan Perubahan APBD 2024 sangat penting agar pemetaan untuk perbaikan bisa segera dilakukan melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujar Supardi, Selasa (14/5/2024).
Menurutnya, pos BTT dalam APBD induk 2024 dianggarkan sangat terbatas. Dengan segera membahas perubahan APBD, maka penambahan anggaran untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian lainnya dapat dilakukan.
“Jika pembahasan perubahan APBD disegerakan, maka bisa dilakukan penambahan untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian lainnya,” katanya.
Supardi juga menegaskan bahwa perubahan APBD 2024 harus dipercepat mengingat kondisi darurat saat ini. Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar melakukan kajian jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur terkait hingga perguruan tinggi untuk membahas kebencanaan secara komprehensif.
“Peta kebencanaan Sumbar wajib ada,” tambahnya.
Kemudian ia pun menyoroti pentingnya evaluasi terkait eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Sumbar, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan. Menurutnya, eksploitasi yang tidak teratur sangat berpotensi memicu bencana alam.
“Harus ada langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegas Supardi.
Maraknya pembangunan di tepian Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti di kawasan Lembah Anai, juga menjadi perhatian Supardi. Ia mengatakan bahwa pembangunan di DAS tanpa memperhatikan risiko banjir telah menyebabkan kerusakan parah. “Dengan peta kebencanaan yang jelas, seharusnya daerah-daerah rawan tidak boleh dibangun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ia mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat cuaca ekstrem, terutama dengan ancaman banjir dan longsor yang terus mengintai. Ia menyarankan agar masyarakat mencari jalur aman ketika bepergian dan mengungsi ke tempat yang lebih aman jika tinggal di dekat sungai atau perbukitan.
“Pemerintah akan terus mencarikan solusi terbaik untuk masyarakat agar bisa meminimalisir korban bencana alam,” tuturnya.
Selain itu, Supardi meminta pemerintah nagari, RT, dan RW memberikan informasi kebencanaan yang akurat untuk langkah antisipasi atau penanggulangan.
“Dengan koordinasi yang maksimal, kita dapat meminimalisir kekhawatiran masyarakat terkait apa yang akan terjadi ke depan,” kata Supardi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, turut meminta Gubernur Sumbar untuk segera menetapkan status keadaan darurat bencana.
“Kejadian ini sudah mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Hidayat menekankan pentingnya kebijakan gubernur yang cepat dan tepat dalam menghadapi dampak bencana ini, sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.
(*)
Komentar