Sakato.co.id – Ratusan personel gabungan dari Polisi Militer Angkatan Darat, Laut, dan Udara, beserta satuan pendukung lainnya, memadati Lapangan Imam Bonjol, Padang, pada Jumat (13/2/2026) pagi. Kehadiran mereka merupakan bagian dari Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Tahun Anggaran 2026.
Operasi yang diinisiasi oleh Kodam XX Tuanku Imam Bonjol ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memperkuat kepatuhan hukum, disiplin, serta tata tertib di lingkungan prajurit maupun PNS TNI.
Kepala Staf Kodam (Kasdam) XX Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, yang memimpin upacara tersebut, menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen penting dalam menjaga marwah institusi.
“Operasi Gaktib dan Yustisi 2026 diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin anggota. Selain itu, ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum yang mungkin terjadi di lapangan,” ujar Brigjen TNI Heri Prakosa saat membacakan amanat Panglima TNI.
Tahun ini, penekanan operasi dialihkan pada pengembangan profesionalisme serta penguatan upaya pencegahan dan penegakan hukum secara konsisten.
Dalam kesempatan tersebut, Kasdam juga memaparkan keberhasilan pelaksanaan operasi pada tahun sebelumnya (2025) yang menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2024. Penurunan angka pelanggaran menjadi bukti meningkatnya kesadaran hukum di lingkungan TNI.
“Berdasarkan laporan pelaksanaan tahun 2025 lalu, terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan 2024, pada operasi Gaktib jumlah pelanggaran turun dari 456 kasus menjadi 432 kasus atau menurun 5,62 persen. Sementara itu, operasi yustisi mencatat penurunan signifikan dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun 40,64 persen,” kata dia.
“Penurunan signifikan pada angka perkara yustisi (lebih dari 40%) menjadi catatan prestasi tersendiri bagi penegakan hukum di lingkungan militer wilayah Sumatera Barat,” imbuhnya.
Operasi Gaktib dan Yustisi ini dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun, mulai dari Januari hingga Desember 2026. Melalui kegiatan rutin ini, diharapkan setiap prajurit tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga etika keprajuritan.
Menutup amanatnya, Kasdam menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh prajurit dan PNS TNI atas dedikasi mereka dalam menjaga disiplin dan kehormatan institusi di mata masyarakat.
(*)
Komentar