Sakato.co.id— Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi X DPR RI di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, ini berfokus pada evaluasi pemulihan infrastruktur pendidikan pascabencana hidrometeorologi.
Sebelum menggelar pertemuan resmi, rombongan bertolak meninjau progres rehabilitasi dua sekolah yang terdampak bencana pada November 2025 lalu, yakni SDN 04 Baringin di Kecamatan Koto Tangah dan SDN 32 Kuranji di Kecamatan Kuranji.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 sekolah dasar (SD) di Kota Padang menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai Rp7,74 miliar. Pengerjaan pemulihan fisik tersebut telah dimulai sejak April 2026.
Dalam dialog bersama rombongan legislator, Maigus Nasir berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus pada percepatan penanganan fisik sekolah yang berada di wilayah rawan, seperti kawasan tepi sungai.
“Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami juga berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027,” ujar Maigus.
Selain percepatan fisik, Maigus menekankan pentingnya penguatan mitigasi berbasis pendidikan. Saat ini, program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) telah diterapkan di 130 sekolah di Kota Padang. Langkah ini juga ditopang oleh program unggulan Pemko Padang, seperti Padang Juara untuk bantuan pendidikan keluarga kurang mampu, serta Smart Surau untuk penguatan karakter berbasis rumah ibadah.
“Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi Pemko Padang, Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh masukan daerah sebagai bahan pengawasan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemulihan sarana belajar pascabencana harus berprinsip pada ketahanan jangka panjang.
“Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan. Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali tidak cukup hanya mengembalikan kondisi fisik seperti semula, tetapi harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang,” tegas Agung.
Peninjauan dan pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran anggota Komisi X DPR RI, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), instansi vertikal terkait, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Komentar