Hitungan sementara, suara caleg perempuan asal Sumbar yang raih suara tertinggi ada empat orang. Mereka yakni , Lisda Hendrajoni dari Partai Nasdem, dengan suara 69.876 di daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 1.

Kemudian di susul oleh Athari Ghauthi Ardi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 62.940 suara di daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 1.

Suara tertinggi ketiga diraih oleh Cindy Monica Salsabila Setiawan dari Partai Nasdem dengan 57.002 suara di daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 2, dan Nelvi Zuairina, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 43.781 suara.

Kedatangan HM Tauhid ke KPU Sumbar ialah mempertanyakan penurunan secara drastis perolehan suaranya pada pemilu 2024 yang terpampang di situs resmi milik KPU, www.pemilu2024.go.id.

“Ada apa dengan sistem KPU, perolehan suara saya pada pukul 19.00 WIB hari Selasa masih 3.925 lebih, namun satu jam kemudian menyusut menjadi 3.204. Akibat informasi ini terjadi kegaduhan di lingkungan keluarga saya dan pendukung yang sudah berjuang selama ini,” ujar HM Tauhid kepada wartawan.

Oleh sebab itu, HM Tauhid menuntut KPU untuk memberikan penjelasan mengenai penurunan drastis perolehan suaranya dalam waktu satu jam. Ia juga mempertanyakan sistem KPU yang memungkinkan terjadinya perubahan jumlah suara secara tiba-tiba.

Sementara itu, kordiv Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Sa’ban menjawab HM. Tauhid mengatakan bahwa info pemilu yang memuat hasil perolehan suara merupakan salah satu wujud komitmen KPU sebagai lembaga layanan publik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik.

“Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Pemilu, tetapi juga harus mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, KPU harus memberikan akses informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat,” kata Ory.

(*)

Dalam pengumuman terlampir, sebanyak 184 orang calon legislatif perempuan, dan 373 calon legislatif calon perwakilan laki-laki dengan total 557.

Dari 18 partai yang terdaftar sebagai peserta Pemilu di tingkat nasional, hanya 15 partai yang mengajukan calonnya untuk tingkat Kabupaten Pessel.

Anggota KPU Pessel, Syafrijal Can mengungkapkan, untuk ke 15 partai yang mengajukan calon tersebut sudah sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, karena tidak mengajukan calon, untuk tiga partai dinyatakan absen sebagai peserta Pemilu tingkat DPRD Pessel.

Ketiga partai itu, Partai Buruh nomor urut 6, Partai Kebangkitan Nusantara nomor urut 9 dan Partai Garda Perubahan Indonesia dengan nomor urut 11.

“Ya tiga partai ini, tidak mengajukan calonnya untuk DPRD Pessel. Jadi total peserta Pemilu tingkat DPRD Pessel 15 partai,” terangnya.

Lanjutnya, dengan telah diumumkannya daftar calon tetap (DCT) tingkat DPRD Pessel ini, masyarakat bisa mengecek di website KPU Pesisir Selatan, dan sejumlah media cetak dan elektronik.

“Untuk melihat hasil lengkapnya, bisa melihatnya di website resmi KPU Pesisir Selatan, dan sejumlah media cetak dan elektronik,” ujarnya.

Berikut daftar partai peserta Pemilu tingkat DPRD Pessel;

1. PKB total Caleg dengan lima Dapil 45 orang, 14 perempuan dan 31 laki-laki

2. Partai Gerindra dengan lima Dapil 45 orang, 14 perempuan dan 31 laki-laki

3. PDIP dengan lima Dapil 45 orang, 17 perempuan dan 28 laki-laki

4. Partai Golkar dengan lima Dapil 45 orang, 15 perempuan dan 30 laki-laki

5. Partai Nasdem dengan lima Dapil 45 orang, 15 perempuan dan 30 laki-laki

6. Partai Gelora dengan empat Dapil 30 orang, 10 perempuan dan 30 laki-laki

7. PKS dengan lima Dapil 45 orang, 14 perempuan dan 31 laki-laki

8. Partai Hanura hanya tiga Dapil 25 orang, 10 perempuan dan 15 laki-laki

9. Patai Amanat Nasional dengan lima Dapil 43 orang, 14 perempuan dan 29 laki-laki

10. PBB dengan lima Dapil 23 orang, 8 perempuan dan 15 laki-laki

11. Partai Demokrat dengan lima Dapil 45 orang, 13 perempuan dan 32 laki-laki

12. PSI hanya mengajukan Caleg untuk satu Dapil dengan 3 orang, yakni di Dapil 1

13. Partai Persatuan Indonesia dengan lima Dapil 44 orang, 15 perempuan dan 29 laki-laki

14. PPP dengan lima Dapil 45 orang, 14 perempuan dan 31 laki-laki

15. Partai Ummat dengan lima Dapil hanya 29 orang, 10 perempuan dan 19 laki-laki

Imelda yang juga menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat 2020-2025 bertekad pencalonan dirinya sebagai bentuk perantara aspirasi warga Sumbar dengan pemerintah demi kemajuan dan perkembangan Sumbar yang lebih maju terutama di bidang pembangunan.

Menurut Imelda semakin banyak tokoh Minang yang berkecimpung di dunia politik nasional akan mampu mengawal aspirasi masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kebijakan pusat untuk perkembangan Sumbar.

“Kalau orang Sumbar banyak berkecimpung di dunia politik nasional, pastinya itu bisa mebjadi langkah yang besar untuk mengawal aspirasi masyarakat Sumbar dalam kebijakan kemajuan Sumbar,” kata Imelda saat melakukan diskusi dengan Jaringan Pemred Sumbar, Minggu (15/10/2023).

Niat tulus dari Imelda dibuktikan dengan melakukan beberapa sosialisai program, baik sosialisasi door to door maupun sosialisasi sosial media.

“Sesuai pesan Pak SBY, kita harus sosialisasi dengan masyarakat secara door to door, bukan hanya dengan media sosial. Datangi masyarakat, dengarkan keluhan mereka lalu akan kita catat untuk dapat menindaklanjuti dengan langkah yang tepat,” ujar Imelda.

Mengenai keputusan Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto, Waketum IKA Unand 2021-2025 itu menjelaskan bahwa partai demokrat bersungguh-sungguh dalam mendukung Prabowo sebagai presiden.

Untuk peluang AHY menjadi Cawapres, katanya Demokrat tidak meminta itu karena niat untuk masuk koalisi adalah memenangkan koalisi.

“Niat untuk berkoalisi adalah memenangkan koalisi,” kata Imelda.

Dia juga menegaskan pertemuan antara SBY dan Jokowi kemaren hanya membahas dialog kebangsaan, jadi tidak benar ada tukar guling apalagi ikut campur dalam pemilihan menteri, apalagi pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden.

Selanjutnya Partai Demokrat menargetkan 15 persen suara di tingkat nasional. Target tersebut satu irisan dengan kursi di Pilihan legislatis dan Pilpres.

“Untuk di Dapil Sumbar 1 kita targetnya rasional saja yaitu 1 atau 2 kursi sementara untuk sumbar 8 atau 9 kursi,” ungkapnya.

Selanjutnya dia mengatakan semenjak Demokrat bergabung dengan koalisi Gerindra, berdasarkan survey nasional terkait Pilihan Legislatif, Partai Demokrat berada di posisi ketiga dibawah PDIP dan Gerindra.