Sakato.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Hal tersebut ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, dalam kegiatan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Senin (20/1/2025).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Sumbar dan Ombudsman, serta unsur Forkopimda Sumbar.
Alpius Sarumaha menegaskan, bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari arahan yang diberikan sejak awal Januari lalu.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempercepat pembangunan zona integritas. Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami berkomitmen untuk bersih melayani dan bebas dari korupsi,” tegas Alpius.
Selain itu, Kemenkum Sumbar juga fokus mempercepat pelaksanaan tugas-tugas utama di bidang pelayanan hukum. Beberapa di antaranya adalah divisi pelayanan administrasi hukum umum, pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga pembinaan hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Ombudsman.
“Kami siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya janji, tetapi juga komitmen yang terus kami evaluasi setiap hari untuk memastikan pelayanan yang cepat dan sesuai harapan pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, setiap pelanggaran terhadap aturan akan ditindak tegas.
“Semua harus tegak lurus dengan arahan yang diberikan. Jika ada yang tidak sesuai, kami akan evaluasi dan mengingatkan agar pelayanan tetap berjalan optimal,” tegasnya lagi.
Dalam lingkup kerja Kemenkumham Sumbar, terdapat dua divisi utama yang menjadi fokus, yaitu pelayanan administrasi hukum umum (AHU) dan kekayaan intelektual.
“Selain itu, upaya harmonisasi produk hukum daerah serta pemberian bantuan hukum kepada masyarakat juga menjadi bagian dari prioritas,” ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, kehadiran Kemenkum di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak nyata melalui pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Alpius menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki sistem kerja agar lebih efisien dan efektif.
“Semua langkah ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan kehadiran pemerintah yang melayani dengan sepenuh hati,” pungkasnya.
(*)
Komentar