Sakato.co.id – Kementerian Hukum (Kemenkum) RI menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan yang mudah diakses, modern, dan berbasis digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen ini dimanifestasikan melalui peluncuran strategi masif yang akan menjadi panduan kerja seluruh jajaran, termasuk di daerah, pada tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (15/12/2025).
Kepala Kanwil Kemenkum Sumatera Barat (Sumbar), Alpius Sarumaha, yang hadir bersama pejabat Kanwil lainnya, menyatakan kesiapan jajarannya.
“Kemenkum Sumbar berkomitmen penuh untuk melaksanakan target kinerja 2026 yang telah ditetapkan melalui Rakor di pusat. Ini adalah momentum untuk memastikan keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah kami,” ujar Alpius dalam keterangan yang diterima di Padang.
Rakor yang bertajuk “Mewujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital” ini menjadi panggung untuk memublikasikan hasil transformasi kelembagaan Kemenkum menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, yang membuka langsung acara tersebut, dengan menetapkan satu resolusi kunci “Akselerasi Transformasi Digital untuk Kementerian Hukum yang Modern, Adaptif, dan Berintegritas.”
Menteri Supratman menekankan bahwa reformasi hukum harus terukur, salah satunya melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH). Ia juga memuji keberhasilan program Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) yang telah melampaui target, dengan lebih dari 7.000 Posbankum kini siap melayani masyarakat.
Puncak dari percepatan transformasi digital Kemenkum adalah rencana peluncuran Super Apps.
Menteri Hukum menekankan bahwa aplikasi terpadu ini dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan, yang terpenting, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan hukum, menghapus hambatan birokrasi tradisional.
Laporan pelaksanaan Rakor yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, semakin menegaskan arah Kemenkum, yakni menghasilkan kebijakan, layanan, dan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan didukung teknologi mutakhir.
Hasil akhir dari Rakor ini mencakup tiga dokumen penting yang menjadi panduan kerja seluruh jajaran di tahun mendatang:
– Laporan Capaian Kinerja 2025
– Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2026
– Resolusi Kinerja 2026
Dengan fokus pada digitalisasi, Kemenkum berharap dapat melompat jauh, meninggalkan kesan layanan hukum yang lambat dan sulit, menuju era baru layanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.
(*)
Komentar