Sakato.co.id – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menunjukkan keseriusan tinggi dalam melindungi generasi muda dari ancaman tawuran, balap liar, narkoba, pergaulan bebas, hingga Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Anti Tawuran, Narkoba, Balap Liar, Pergaulan Bebas dan LGBT yang dihadiri langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (16/4/2025).
Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Polda Sumbar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus sebagai langkah preventif krusial untuk menyelamatkan masa depan para remaja dari pengaruh negatif yang meresahkan.
Dalam sambutannya, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan apresiasinya atas penurunan signifikan angka tawuran dan balap liar di wilayah Sumatera Barat, terutama pasca Idul Fitri 1446 H dan selama bulan Ramadan.
“Alhamdulillah, kita semua merasakan penurunan yang jauh. Hampir tidak kita temukan lagi, atau kalaupun ada, jumlahnya sangat minim,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan salah satu upaya proaktif kepolisian dalam mencegah berbagai permasalahan sosial tersebut adalah melalui pendataan langsung ke masyarakat. “Kami memiliki personel Bhabinkamtibmas yang bergerak door to door ke tingkat RW dan RT untuk mendata warga, khususnya anak-anak yang putus sekolah,” jelasnya.
Dari hasil pendataan tersebut, terungkap fakta mencengangkan mengenai tingginya angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. “Data yang kami himpun menunjukkan ada 819 anak putus sekolah di tingkat SD, 1039 di tingkat SMP, dan 1485 di tingkat SMA,” ungkap Kapolda.
“Dengan data ini, kami berharap solusi yang diberikan akan lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Kapolda menegaskan komitmen kuat Polda Sumbar untuk menciptakan wilayah hukum yang bebas dari tawuran dan balap liar. Ia juga menyoroti pentingnya sinergitas dengan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini.
“Untuk tingkat SMA dan SMK, ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sementara SD dan SMP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota,” bebernya.
Lebih lanjut, Irjen Pol Gatot menjelaskan bahwa mayoritas anak putus sekolah berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan memiliki handphone selama masa pandemi Covid-19, yang berujung pada ketertinggalan dan akhirnya enggan kembali bersekolah.
Kapolda Sumbar mengkhawatirkan bahwa anak-anak yang putus sekolah ini rentan terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, seperti penyalahgunaan narkoba, LGBT, dan perjudian. “Dari data tahanan Polda Sumbar dan jajaran, dari sekitar 800 tahanan, hampir 500 di antaranya terlibat kasus narkoba,” ungkapnya.
Untuk mengatasi permasalahan kompleks ini, Kapolda Sumbar menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kebijakan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ia juga menyampaikan semangatnya untuk bersama-sama membangun Sumatera Barat menjadi lebih baik.
“Kami ingin bersama-sama memiliki semangat yang besar untuk membangun Sumatera Barat, khususnya mengeluarkan anak-anak muda dari masalah-masalah ini agar mereka tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi,” pungkas Kapolda Sumbar.
(*)
