Sakato.co.id — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar rapat evaluasi bulanan (monthly meeting) bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (14/9/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran ini berfokus pada evaluasi realisasi pembangunan, akselerasi program unggulan, hingga pemantapan prioritas kerja.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Sonny Budaya Putra, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.
Dalam paparan awal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi menyoroti evaluasi kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026. Ia mengungkapkan bahwa realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan agar seluruh OPD segera menguji ulang perencanaan dan target kegiatan. Ia meminta jajarannya bekerja secara realistis namun terukur.
“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.
Ia juga mendorong para kepala OPD untuk tidak pasif dan lebih kreatif dalam menggaet pendanaan di luar APBD. “Kami meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” tambah Wali Kota.
Digitalisasi Surau dan Bansos
Selain evaluasi anggaran, rapat juga membahas capaian sejumlah program strategis. Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail memaparkan perkembangan program Smart Surau. Tahun ini, sebanyak 26 masjid di Kota Padang menerima bantuan hibah untuk pembangunan ruang pembelajaran digital yang dilengkapi fasilitas Wi-Fi gratis.
Fadly Amran berpesan agar pembangunan ruang digital di masjid-masjid ini benar-benar memenuhi standar kualitas dan memberikan kenyamanan bagi anak-anak.
“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujar Fadly.
Di sektor kesejahteraan sosial, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya melaporkan bahwa Kota Padang terpilih menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang menjadi proyek percontohan (pilot project) digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Langkah ini ditujukan untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan. Wali Kota menekankan agar pendataan Bansos dapat menjangkau masyarakat rentan yang belum tersentuh teknologi.
Pemulihan UMKM dan Agenda Strategis
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius memaparkan pemulihan ekonomi pascabencana. Kota Padang berhasil mendapatkan alokasi bantuan rehabilitasi senilai Rp9,6 miliar dari pemerintah pusat untuk 3.206 pelaku UMKM yang terdampak banjir Sumatera pada November 2025 lalu.
Terkait bantuan ini, Fadly mengingatkan pentingnya akurasi data penerima. “Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” tuturnya.
Menutup pengarahannya, Fadly Amran meminta seluruh OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat.
Sejumlah isu strategis lain juga menjadi penekanan Wali Kota, di antaranya keberlanjutan kerja sama internasional dengan Kota Hildesheim (Jerman), ketepatan sasaran penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta bantuan BAZNAS, menjaga keindahan estetika kota, kesiapan penegakan KUHP baru, hingga pemantapan upaya penanganan narkoba di Kota Padang.
Komentar