Sakato.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Komitmen ini selaras dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menargetkan penyelesaian hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak selesai paling lambat pada tahun 2027.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Kepala BNPB secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, ini diikuti oleh 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 lalu.
Dalam rapat tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa penyaluran bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini. Sementara itu, penyelesaian perbaikan rumah rusak berat melalui pembangunan Huntap ditargetkan selesai pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Letjen TNI Suharyanto.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit demi menjamin kelayakan hunian. Sembari menunggu keputusan tersebut, ia meminta pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pembangunan Huntap dan memastikan seluruh proses pascabencana berjalan lancar.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir langsung menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta para camat dan lurah untuk bergerak cepat di lapangan.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegas Maigus Nasir.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, memaparkan progres terkini penanganan di Kota Padang. Saat ini, seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang telah rampung disalurkan. Pemko Padang juga telah mengajukan 6 kepala keluarga (KK) tambahan untuk tahap berikutnya, serta tengah memproses pembangunan 23 unit Huntap mandiri yang kini dalam tahap pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan, total kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Skema pemenuhannya akan dibagi melalui beberapa jalur kolaborasi, sebanyak 240 unit direncanakan melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi (85 unit Huntap terpusat saat ini sudah berjalan) dan 183 unit dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di kawasan Lambung Bukit yang dijadwalkan mulai konstruksi pada Agustus 2026. Sedangkan sisa kebutuhan akan dipenuhi langsung melalui dukungan dari BNPB.
“Dengan progres yang ada saat ini, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan BNPB pada tahun 2027,” pungkas Hendri.
Saat menghadiri rapat virtual tersebut, Wakil Wali Kota Padang turut didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Komentar