Sakato.co.id – Polda Sumatera Barat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Saber Pelanggaran Pangan melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar serta toko di wilayah Sumatera Barat, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB tersebut menyasar sejumlah komoditas pangan strategis, meliputi beras premium, medium dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, serta aneka cabai.
Pengecekan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan Dirreskrimsus Polda Sumbar, tim Badan Pangan Nasional untuk wilayah Sumatera Barat, personel Ditreskrimsus, Bulog Kanwil Sumbar, Dinas Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM, DPMPTSP Provinsi Sumbar, serta jajaran Polres dan dinas terkait kabupaten/kota.
Pengawasan dilakukan di 19 wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan mendatangi sejumlah toko, grosir, swalayan, dan pedagang bahan pangan guna memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan harga di tingkat konsumen.
Dari hasil pengecekan, ditemukan adanya variasi harga antarwilayah dan antarpedagang. Untuk komoditas beras, misalnya, harga beras premium terpantau berkisar Rp14.000 hingga Rp15.800 per kilogram di sejumlah lokasi yang menyediakan komoditas tersebut. Sementara beras SPHP ditemukan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp12.000 hingga Rp15.400 per kilogram.
Pada komoditas Minyakita, harga yang ditemukan berkisar Rp14.800 hingga Rp20.000 per liter. Adapun harga daging sapi segar di sejumlah lokasi terpantau mencapai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Harga telur dan cabai juga menunjukkan variasi sesuai kondisi pasokan dan harga di masing-masing daerah.
Selain melakukan pendataan harga, Satgasda Saber Pelanggaran Pangan juga memberikan pembinaan dan imbauan kepada para pedagang agar senantiasa mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah.
Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro mengatakan, kegiatan pengecekan tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, sekaligus mencegah terjadinya praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
“Pengawasan ini kami lakukan secara terpadu bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran tetap terpantau, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah,” ujar Siswantoro, dikutip dari laman tbnewssumbar.id, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pendataan harga, tetapi juga mengedepankan langkah pembinaan dan edukasi kepada para pelaku usaha agar memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran, tentu akan dilakukan pendalaman dan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga mengajak para pedagang untuk bersama-sama menjaga stabilitas pangan dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dapat merugikan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam pengawasan pangan merupakan bagian dari komitmen menjaga kepentingan masyarakat, khususnya dalam memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar.
“Polda Sumbar berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan seluruh instansi terkait, kami berharap distribusi bahan pokok berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan yang tidak sesuai ketentuan,” ungkap Susmelawati.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi peredaran dan harga bahan pokok di lingkungan masing-masing serta menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan praktik penimbunan, permainan harga, maupun pelanggaran ketentuan pangan.
Sebagai tindak lanjut, Satgasda Saber Pelanggaran Pangan Daerah Sumatera Barat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasaran. Koordinasi lintas instansi juga akan terus ditingkatkan, termasuk menyampaikan laporan perkembangan situasi pangan kepada Satgas Saber Pelanggaran Pangan tingkat pusat.
Melalui langkah pengawasan terpadu tersebut, Polda Sumbar bersama instansi terkait terus berupaya menjaga stabilitas pangan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.
(*)
Komentar