Sakato.co.id – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tindakan Korektif atas dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dalam manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Rabu (11/11/2026). Kegiatan dihadiri oleh Sekda Agam, M Lutfi selaku Kepala Satgas MBG, Rahmad Ikhsan selaku Kepala Regional Sumbar mewakili KPPG Kelas I Sumbar, dan Kepala SPPG Kampung Tangah dan Pasia Laweh Palupuh.
Pemeriksaan tersebut menyoroti tanggung jawab empat pihak, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Tangah, SPPG Pasia Laweh Palupuh, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumatera Barat, serta Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam.
Fokus pemeriksaan meliputi manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan, efektivitas kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut informasi dari penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik, serta koordinasi antarlembaga dalam pengawasan penyelenggaraan MBG di tingkat kabupaten.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyampaikan bahwa Ombudsman sedang melakukan pengawasan prioritas Presiden, salah satunya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman memberikan sejumlah tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh masing-masing terlapor.
Kepada SPPG Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh, Ombudsman meminta implementasi kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI, terutama bagi penerima manfaat, sesuai Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
“Kami membayangkan terinformasinya hotline/kanal pengaduan di mobil distribusi MBG dan dapur SPPG” tambah Adel.
Kedua SPPG juga diminta menindaklanjuti informasi dari penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik, secara reguler. Khusus SPPG Kampung Tangah, Ombudsman meminta sosialisasi pembatalan Surat Perjanjian Kerja (SPK) MBG kepada penerima manfaat.
“Selain itu, kedua SPPG diminta melaksanakan promosi dan edukasi gizi serta keamanan pangan,” sebut Adel.
Sementara itu, kepada KPPG Kelas I Sumatera Barat, Ombudsman meminta agar memastikan seluruh SPPG di bawah kewenangannya mengimplementasikan hotline 127 SAGI, memperkuat koordinasi SPPG dengan Satgas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sesuai petunjuk teknis, serta memastikan setiap informasi dan hasil uji organoleptik dari penerima manfaat ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara reguler dan komprehensif.
“KPPG juga diminta melakukan evaluasi terhadap Surat Perjanjian Kerja seluruh SPPG dengan mitra di wilayah kewenangannya,” kata dia.
Adapun kepada Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam, Ombudsman meminta peningkatan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, dan SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan keamanan pangan dan koordinasi antarlembaga.
Sekda Agam menyampaikan terimakasih kepada Ombudsman atas inisiatif investigasi yang dilakukan dan berkomitmen untuk melaksanakan semua tindakan korektif dengan merumuskan strategi dan rencana kerja pengawasan rutin bersama instansi terkait, serta berkoordinasi dengan SPPG dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Agam.
Ombudsman memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima kepada seluruh pihak terlapor untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut. Ombudsman selanjutnya akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.
Ombudsman menegaskan bahwa MBG tidak cukup hanya memastikan makanan tersalurkan kepada penerima manfaat. Lebih dari itu, harus ada jaminan keamanan pangan, sistem pengawasan yang berjalan, serta pertanggungjawaban yang jelas dari setiap pihak sesuai kewenangannya.
Melalui tindakan korektif ini, Ombudsman mendorong pembenahan tata kelola pengawasan MBG di Kabupaten Agam agar hak masyarakat sebagai penerima manfaat terlindungi dan penyelenggaraan program berjalan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
(*)
Komentar