Sakato.co.id – Komisi II DPRD Sumbar bersama OPD terkait dan Bulog Sumbar melakukan rapat kerja dalam rangka membahas respons terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, Senin (18/3/2024).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta untuk hadir mengatasi kenaikan harga dengan memastikan stok barang cukup serta menjaga stabilitas harga selama Ramadan, menjelang Lebaran, dan pasca Lebaran.
“Sangat penting respon cepat dari pemerintah daerah saat harga naik, mengingat hal ini merupakan tugas utama pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ungkap Ketua Komisi II, Mockhlasin.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Bakri Bakar menyyebutkan salah satu langkah yang diambil oleh Pemprov Sumbar adalah menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, dengan harapan program ini dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Sumbar, tidak hanya di Kota Padang.
Menanggapi hal itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Arry Yuswandi, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan rapat koordinasi lintas OPD terkait untuk mengantisipasi kenaikan harga selama Ramadan dan Lebaran.
“Sumatera Barat memiliki surplus beras hingga April mendatang, namun harga beras Sumbar tidak dapat diintervensi karena merupakan jenis beras khusus,”jelasnya.
Kemudian, untuk mengatasi penurunan produksi cabe, pemerintah daerah mendatangkan cabe dari luar seperti dari Jawa dan Aceh, sedangkan untuk minyak goreng, telah dilakukan penambahan kuota agar ketersediaan terpenuhi.
“Upaya lain yang dilakukan termasuk program-program seperti intervensi harga dari Disperindag serta Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Sumbar,”pungkasnya.
(*)
