Sakato.co.id – Melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumbar mencatat bahwa inflasi daerah pada Juni 2024 mengalami kenaikan 0,14% (mtm) dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, inflasi Sumatera Barat masih terkendali dan berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,51% Year on Year (yoy).
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Muhamad Irfan Sukarna menyampaikan, secara tahunan, inflasi Sumatera Barat tercatat sebesar 4,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 4,17% (yoy).
“Kenaikan inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm) dengan andil inflasi 0,07% (mtm),” ungkap Muhamad Irfan Sukarna, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (3/7/2024).
Irfan menjelaskan komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut yaitu cabai merah, beras, dan cabai rawit. Meningkatnya harga aneka cabai dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat bencana banjir yang melanda daerah sentra produksi sehingga terjadi gagal panen dan kerusakan lahan.
Selain itu, belum beroperasinya jalan nasional utama Padang-Bukittinggi via Padang Panjang menyebabkan terganggunya distribusi yang turut mendorong biaya logistik.
“Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm) dengan andil inflasi 0,05% (mtm),” jelasnya.
“Komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut adalah peningkatan tarif angkutan udara, sepeda motor, dan angkutan antar kota,” imbuhnya.
Dalam mengendalikan laju Inflasi tersebut lanjut Irfan, Pemerintah Daerah yang tergabung pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar target 2,5±1% (yoy).
“Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Juni 2024 antara lain, menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten/kota menjelang Idul Adha. Menjaga kelancaran distribusi pasca bencana melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak serta memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan dalam pengaturan lalu lintas,” sebutnya.
Kemudian lanjut Irfan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan pasokan. Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh BULOG, lalu penguatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi Sumatera Barat.
“Sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, TPID, dan stakeholders lainnya diharapkan dapat membantu menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(*)
