Sakato.co.id – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatatkan fenomena ekonomi mengejutkan di awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru, Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Barat mengalami deflasi sebesar -1,15% (mtm) pada Januari 2026. Angka ini menempatkan Sumbar sebagai wilayah dengan deflasi terdalam secara nasional.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari membaiknya pasokan komoditas serta respon cepat pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
1. Perbaikan Jalur Distribusi & Diskon Air Bersih
Deflasi yang cukup dalam ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni normalisasi distribusi dan kebijakan subsidi pemerintah daerah. “Deflasi didukung oleh perbaikan sarana transportasi dan distribusi yang sempat terdampak bencana, serta kebijakan strategis Pemkot Padang yang memberikan diskon tarif PAM sebesar 50%,” ujar Andy Setyo Biwado dalam siaran persnya yang diterima, Selasa (3/2/2026).
Selain itu, tarif angkutan antar kota juga turun signifikan sebesar 17,22% (mtm) seiring kembali normalnya akses jalan di wilayah Sumbar.
2. Harga Cabai dan Bawang Merah Melandai
Kemudian dari kelompok pangan (volatile foods), penurunan harga komoditas hortikultura menjadi “pahlawan” deflasi. Melimpahnya pasokan dari sentra produksi lokal serta masuknya stok dari Sumatera Utara dan Jawa membuat harga cabai merah dan bawang merah merosot.
Namun, Andy mencatat bahwa deflasi yang lebih dalam masih tertahan oleh kenaikan harga beras, tomat, dan ikan-ikanan yang dipengaruhi faktor musiman serta dampak lahan pertanian yang rusak akibat bencana.
3. Pasaman Barat Jadi Wilayah Paling “Murah”
Secara spasial, seluruh wilayah pantauan IHK di Sumbar mengalami deflasi. Kabupaten Pasaman Barat memimpin dengan deflasi terdalam mencapai -1,84% (mtm), disusul oleh Kota Padang (-1,02%), Kabupaten Dharmasraya (-0,92%), dan Kota Bukittinggi (-0,73%).
Meski mengalami deflasi bulanan, secara tahunan (yoy), inflasi Sumbar masih berada di angka 3,92%, atau sedikit di atas sasaran nasional. Hal ini dipicu oleh:
– Tren Emas Global: Kenaikan harga emas perhiasan akibat ketidakpastian geopolitik menjadi penyumbang inflasi terbesar (0,13%).
– Pajak Kendaraan: Kenaikan harga mobil akibat pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB.
– Low-base Effect: Dampak dari berakhirnya kebijakan diskon listrik pada tahun sebelumnya.
Menghadapi tantangan ke depan, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2026, KPwBI Sumbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan langkah strategis:
1. Akselerasi Infrastruktur: Percepatan rekonstruksi sarana pascabencana melalui forum HLM TPID.
2. Operasi Pasar: Intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.
3. Hilirisasi Pangan: Perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT.
4. Komunikasi Kebijakan: Kampanye diversifikasi konsumsi beras untuk menjaga stabilitas harga.
“Sinergi pengendalian inflasi akan terus dioptimalkan agar inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1% pada sisa tahun 2026,” tutup Andy.
(*)
Komentar