Sakato.co.id – Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) di Kota Padang tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.
Hal ini disampaikan Maigus Nasir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan ATS se-Kota Padang, di Exhibition Hall Lantai I Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (16/4/2026).
Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir menetapkan target ambisius dalam sektor pendidikan.
Dalam kurun waktu empat tahun ke depan, angka ATS di Kota Padang ditargetkan mencapai nol persen (0%).
Komitmen ini ditegaskan sebagai langkah konkret untuk memastikan tidak ada satu pun anak di Kota Padang ini yang kehilangan hak dasarnya dalam mengenyam pendidikan.
“Penurunan ini harus terus kita dorong secara bertahap. Target kita jelas, dalam empat tahun ke depan Kota Padang mampu mencapai nol persen ATS. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun institusi pendidikan,” ujarnya.
Ia menekankan, penanganan ATS harus diawali dengan kejelasan alamat anak, alur penyampaian data yang sistematis, serta sinkronisasi data yang berkelanjutan. Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi lintas OPD, termasuk dengan BKKBN dan instansi terkait lainnya.
“Arahan Bapak Wali Kota Padang jelas, agar tidak ada anak yang terlepas dari akses pendidikan. Jika tidak bisa masuk sekolah formal, arahkan ke pendidikan nonformal seperti paket A, B, atau C. Yang penting, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan dan tidak dibiarkan putus begitu saja,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang melalui program unggulan seperti Padang Juara dan Smart Surau, yang bertujuan membentuk generasi cerdas secara intelektual, spiritual, serta berkarakter. Selain itu, Pemko Padang juga memberikan dukungan berupa seragam sekolah dan LKS gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh kepala OPD terkait, camat, lurah, operator ATS, jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, koordinator pengawas SD dan SMP, Penilik, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal dan Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Wilayah I dan II Kota Padang, serta Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kota Padang.
Komentar