Sakato.co.id – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi, mengimbau kalangan akademisi untuk turut serta mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diadakan pada bulan November mendatang.
“Dari proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang telah berlangsung, banyak ketidaksesuaian yang harus diperhatikan secara serius. Hal ini tidak hanya terjadi pada tingkat elit politik, tetapi juga merasuki masyarakat secara luas,” ujar Supardi dalam diskusi yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas, Senin (6/5/2024).
Dia menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisir kekurangan dalam proses demokrasi.
Supardi menyoroti adanya dugaan proses transaksional dalam Pemilu 2024, yang menurutnya menimbulkan pertanyaan tentang pemahaman demokrasi yang kurang di masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Supardi meminta dukungan aktif dari para akademisi untuk memberikan edukasi terbaik kepada masyarakat.
Ia juga mendorong partisipasi mahasiswa dalam mengawal demokrasi, misalnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan fokus pada edukasi politik dalam pemilihan umum. Menurutnya, hal ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya Pemilu lebih dari sekadar proses transaksional sebelum pemungutan suara.
Dalam konteks itu, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, menyebutkan meskipun Pemilu memiliki kelemahan, demokrasi masih merupakan sistem yang memiliki mekanisme internal untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
“Pada Pemilu 2024, masih terjadi pelanggaran dan ketidakjujuran yang perlu diperbaiki. Kampus akan terus melakukan peran pendidikannya untuk berkontribusi dalam meminimalisir kekurangan yang ada dalam proses demokrasi,” kata Fahmi.
Dengan ajakan dari Ketua DPRD Sumbar ini, diharapkan para akademisi dan mahasiswa dapat aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, sehingga memperkuat fondasi demokrasi yang lebih sehat dan kuat.
(*)
