Sakato.co.id – Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Manuel Salimu, angkat bicara terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah di Mentawai. Ia menilai kelangkaan ini bukan semata-mata akibat keterlambatan pasokan, melainkan karena adanya indikasi penyelewengan BBM bersubsidi.
Menurut Manuel, BBM memang dikirim dari Padang ke Mentawai, namun tidak sampai secara merata ke masyarakat yang membutuhkan. Ia mencurigai sebagian pasokan BBM justru disalurkan ke pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk ke sejumlah resort.
“Persoalannya, BBM memang sudah diantar dari Padang ke Mentawai. Namun tidak menyebar ke masyarakat. Entah perginya ke resort atau ke mana, kita tidak tahu. Yang jelas, indikasi penyelewengan BBM bersubsidi harus dibongkar karena sudah membuat masyarakat sengsara,” ujar Manuel pada Sabtu (3/5/2025).
Ia menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Mentawai yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Selain itu, BBM juga sangat penting untuk menjamin kelancaran transportasi dan distribusi logistik antar-pulau di kepulauan tersebut.
“Jika BBM langka, nelayan tidak bisa melaut. Boat dan kapal pengangkut wisatawan pun tidak bisa beroperasi. Ini jelas berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat Mentawai,” ungkapnya.
Manuel meminta Pertamina untuk segera meninjau ulang kuota pengiriman BBM ke Mentawai. Jika kuota 4 ton dalam satu kali pengiriman dianggap tidak mencukupi, maka harus ada penambahan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Kalau memang kuota 4 ton BBM itu kurang, kita minta agar ditambah. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus sengsara karena kekurangan BBM,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, BBM bersubsidi harus dipastikan hanya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, bukan oleh pelaku usaha besar seperti pemilik resort.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas jika ditemukan indikasi penyelewengan. Ini adalah praktik yang menyengsarakan rakyat dan tidak boleh dibiarkan,” tutupnya.
(*)
