Kegiatan ini mensosialisasikan pemanfaatan platform E-Katalog versi 6.0 sebagai sarana belanja produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi instansi pemerintah maupun masyarakat umum di Sumatera Barat.

Direktur PT Ayooklik Jbros Teknologi, Kamius, menyampaikan bahwa perusahaannya berkomitmen menjadi penyedia barang TKDN terlengkap di Sumatera Barat.

“Kami berkolaborasi dengan Pemko Padang untuk mensosialisasikan bahwa kami adalah penyedia barang dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri terlengkap di Sumatera Barat dan sudah bergabung dalam E-Katalog versi 6,” ungkapnya.

Kamius menjelaskan bahwa hadirnya E-Katalog versi 6.0 akan mempermudah proses pengadaan barang bagi seluruh instansi di Sumbar, yang kini diarahkan untuk belanja secara sistematis melalui platform tersebut.

“Sebelumnya ada regulasi dari katalog versi 5 dan ada juga belanja nasional dan lokal. Sekarang, setelah keluarnya regulasi baru E-Katalog versi 6, kami Ayooklik Jbros Teknologi sudah siap melayani,” jelasnya.

Perusahaan ini menargetkan seluruh instansi yang ada di Sumbar sebagai pangsa pasarnya. “Target kami adalah seluruh instansi di Sumbar yang sudah dianjurkan untuk belanja barang-barang TKDN. Sebagai penyedia, kami memastikan semua produk TKDN ready dan dengan regulasi E-Katalog versi 6, kami juga sudah bergabung,” tegas Kamius.

Mengenai target penjualan, Kamius menyatakan optimismenya untuk menguasai pasar di Sumatera Barat. “Kami berharap bisa menjangkau seluruh masyarakat di Sumbar. Jika ada kebutuhan barang TKDN, mereka tinggal menghubungi admin kami. Tim kami siap standby dan bisa turun langsung ke lapangan untuk membantu mencarikan barang yang dibutuhkan,” kata dia.

Kami menambahkan, PT Ayooklik Jbros Teknologi menyediakan berbagai peralatan teknologi, barang IT, serta produk elektronik seperti AC. Perusahaan ini telah bergabung dengan E-Katalog selama kurang lebih 10 tahun dan menawarkan layanan pengiriman gratis ke 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, kecuali Kepulauan Mentawai.

“Selama ini, market kami mungkin sekitar 70 persen, tapi kami berharap ke depannya Ayooklik Jbros Teknologi menjadi pilihan utama di Sumatera Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, mengapresiasi kehadiran E-Katalog versi 6.0 yang dinilai sangat mempermudah proses pengadaan.

“Pemerintah sungguh sangat konsen dan konsisten tentang TKDN ini. Terimakasih, dimana pemerintah bisa membeli secara langsung melalui E-Katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, dan PT Ayooklik Jbros Teknologi hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Dengan bergabungnya PT Ayooklik Jbros Teknologi dalam platform E-Katalog versi 6.0, diharapkan dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri serta mempermudah instansi pemerintah maupun masyarakat umum di Sumatera Barat untuk mendapatkan barang-barang berkualitas dengan komponen lokal.

(*)

Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan.

“Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan,” ucap pria akrab disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI.

Menurut Eddy, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucap Eddy, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (6/8/2023).

Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.

“Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema ‘Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa’,” tandas Eddy.

Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.

Rinciannya dari nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar 16,13 Triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun rupiah.

Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi 448,8 triliun rupiah.

Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).

(rel)

Temu Bisnis ini mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus juga mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengatakan kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 ini merupakan bentuk dukungan Kemenkumham terhadap penggunaan PDN di lingkungan kementerian/lembaga negara, dan juga sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, yang mendorong Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN dan BUMD untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam proses Pengadaan Barang dan Jasanya.

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan salah satu bentuk komitmen Kemenkumham menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 untuk mendorong penggunaan PDN pada Kementerian/Lembaga Negara,” ungkap Andap saat menghadiri pembukaan Temu Bisnis Tahap VI, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Sekjen Kemenkumham berharap, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI kali ini, dapat meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMN.

“Dengan meningkatnya penggunaan PDN di lingkungan Kementerian/Lembaga Negara, ekonomi Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat lagi,” kata Andap.

Mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa, lanjut Sekjen Kemenkumham, Temu Bisnis Tahap VI juga akan menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral Kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga akan memberikan layanan pembuatan Paspor Merdeka. Rencanya Ditjen Imigrasi akan memfasilitasi pembuatan 3000 paspor dalam 3 hari,” tutur Andap.

Kegiatan Temu Bisnis Tahap VI tahun 2023 rencananya akan terintegrasi dengan penyelenggaraan Indonesia Catalogue Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Sebagai informasi, Kemenkumham telah menyelenggarakan e-katalog sektoral untuk 11 etalase yang seluruhnya merupakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham. Khusus untuk etalase Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya, minimal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 25 persen.

Selain itu, Kemenkumham juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pendirian perseroan perorangan, sehingga dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Pelaku UMKM juga dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Mari kita menjadi Pahlawan di Negeri Sendiri dengan berbelanja Produk Dalam Negeri,” pungkasnya.

(rel)