“Melihat antusiasme masyarakat yang datang ke TPS, saya optimis angka partisipasi akan mencapai minimal 60 persen. Bahkan bisa mempertahankan angka partisipasi pada pemilihan 27 November 2024 lalu yang mencapai 66,60 persen,” ujar Jons Manedi, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia KPU Sumbar.

Dari pantauannya di lima TPS, rata-rata tingkat partisipasi pada pukul 11.00 WIB telah mencapai 60 hingga 70 persen. Proses pemungutan suara sendiri masih berlangsung hingga dua jam ke depan. Dalam kunjungan tersebut, Jons didampingi Komisioner KPU Pasaman, Yan Suardi, serta sejumlah staf KPU setempat.

Adapun TPS yang dikunjungi antara lain:

1. TPS 001 Kampung Alai, Nagari Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol. Tercatat sebanyak 533 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdiri dari 266 laki-laki dan 287 perempuan. Warga menunjukkan antusiasme tinggi dengan datang lebih awal untuk menyalurkan hak pilihnya. Petugas KPPS pun sigap melayani pemilih secara tertib.

2. TPS 005 SDN 04 Talago, Kelurahan Tanjung Baringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping. Dari total 378 pemilih, 187 laki-laki dan 191 perempuan, hingga pukul 10.30 WIB sudah 178 orang yang memberikan suara.

3. TPS 004 Simpang Telkom, Jorong Muara Manggung, Tanjung Baringin Selatan, Lubuk Sikaping. Dari 396 pemilih, terdaftar 198 laki-laki dan 198 perempuan, sebanyak 203 orang telah memberikan suara hingga pukul 10.45 WIB. Terdiri dari 112 perempuan dan 91 laki-laki.

4. TPS 005 Nagari Tanjung Baringin Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping. Terdapat 572 pemilih dalam DPT, terdiri dari 271 laki-laki dan 301 perempuan. Hingga saat ini, sebanyak 390 orang telah menggunakan hak pilih, dengan rincian 180 laki-laki dan 210 perempuan.

5. TPS 002 SDN 06 Kenagarian Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping. Dari total 334 pemilih, 135 laki-laki dan 199 perempuan, sebanyak 138 orang sudah memilih, terdiri dari 60 laki-laki dan 78 perempuan.

6. TPS 009 Gang Elit, Kenagarian Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping. Tercatat 329 pemilih dalam DPT, dengan rincian 162 laki-laki dan 167 perempuan. Hingga saat ini, sebanyak 201 pemilih telah menggunakan hak suara, 105 laki-laki dan 96 perempuan.

Jons Manedi berharap, dengan partisipasi yang sudah tinggi sejak pagi hari, dirinya berkeyakinan tingkat partisipasi masyarakat akan tetap terjaga dan menjadi indikator positif dalam proses demokrasi di Kabupaten Pasaman.

(*)

Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024, yang digelar di Hotel Truntum, Kamis (6/2/2025).

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra memimpin Rapat pleno didampingi komisioner KPU Padang, Randi Aditama, Arianto, Jefri Harianto, Arset Kusnadi dan Sekretaris KPU Kota Padang, Agustian Piliang.

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra dalam sambutannya mengatakan, hari ini Kamis, 6 Desember 2024, KPU Padang telah menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kota Padang pada 27 November 2024 lalu. Namun karena ada permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi RI, maka KPU Padang menunda rapat pleno terbuka penetapan pasangan terpilih.

“Setelah PHPU berproses di MK RI, maka Hakim MK RI dalam putusan dismissalnya pada Rabu, 5 Februari 2025, menolak permohonan PHPU yang diajukan Paslon 03. Dengan penetapan MK ini, maka KPU Padang menggelar rapat pleno Terbuka Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih dalam Pilkada 2024,” ungkap Dorri dalam rapat pleno yang dihadiri PJ Wako Padang Andree Algamar, Ketua DPRD Padang Muharlion, serta Forkopimda Padang dan pimpinan sejumlah partai politik.

Dalam berita acara rapat pleno yang dibacakan Dorri Putra, menyatakan bahwa dalam pilkada 27 November 2024, Pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir memperoleh suara terbanyak yaitu 176.648. suara atau 55,17 persen dari total suara sah.

“KPU Padang melalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2025, menetapkan Pasangan Fadly Amran – Maigus Nasir Resmi Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Walikota Terpilih dan berlaku sejak tanggal ditetapkan,” jelas Dorri Putra, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Juga terlihat menghadiri Rapat Pleno, Ketua DPD NasDem Padang, Osman Ayub, Sekretaris Syamsurizal serta sejumlah pimpinan parpol pendukung Fadly-Maigus.

Dorri menambahkan, tidak lupa diucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut mensukseskan Pilkada serentak di Kota Padang, yang berjalan dengan aman dan lancar, hingga sampai di penghujung tahapan Pilkada Serentak ini.

“Setelah KPU Padang menetapkan pasangan calon terpilih, KPU Padang sesegera mungkin akan menyampaikan hasil penetapan dan surat usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih kepada Pimpinan DPRD Kota Padang,” kata dia.

(*)

Kombes Pol Dwi Sulistyawan, Kabid Humas Polda Sumbar, menjelaskan bahwa Cooling System merupakan upaya proaktif untuk mencegah eskalasi emosi dan tensi politik yang kerap muncul setelah proses pemilu.

“Kami mengedepankan dialog, mediasi, dan pendekatan persuasif dengan semua pihak untuk memastikan suasana tetap kondusif,” kata Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dalam keterangan persnya di Mapolda Sumbar, Selasa (10/12/2024).

Lebih lanjut Kabid Humas menjelaskan, bahwa terdapat beberapa Strategi Utama dalam Cooling System tersebut, yang diantaranya:

1. Pendekatan Dialogis
Polri menggalang komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan partai politik untuk menciptakan suasana damai. Mereka diimbau untuk memberikan pesan-pesan positif kepada masyarakat agar tetap tenang dan menerima hasil pemilu secara bijaksana.

2. Penguatan Pengamanan
Aparat kepolisian dikerahkan di wilayah-wilayah rawan konflik untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat tidak merasa terintimidasi.

3. Pencegahan Hoaks dan Provokasi
Polri bekerja sama dengan instansi terkait untuk memantau dan menangkal penyebaran hoaks atau provokasi yang dapat memicu kerusuhan. Unit Cyber Crime juga aktif mengidentifikasi narasi negatif di media sosial dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku.

4. Fasilitasi Rekonsiliasi
Dalam hal terjadi perbedaan pandangan yang signifikan, Polri siap memediasi antara pihak-pihak yang berseteru. Upaya rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyelesaikan potensi konflik secara damai dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

5. Kampanye Damai
Polri menggandeng lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan media massa untuk mengampanyekan pesan-pesan damai pasca pemilu. Kampanye ini mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, Kabid humas menambahkan bahwa Cooling System Polri bukan hanya berorientasi pada stabilitas keamanan, tetapi juga pada harmonisasi sosial.

“Pasca pemilu, perbedaan pilihan politik harus ditinggalkan. Yang utama adalah menjaga persatuan untuk membangun bangsa bersama-sama,” tambah Kombes Pol Dwi.

Dengan penerapan strategi ini, Polri berharap dapat mencegah terjadinya konflik horizontal dan memastikan seluruh tahapan pasca Pemilukada 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan damai.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, bijak dalam menyikapi situasi, dan mempercayakan proses hukum serta demokrasi kepada pihak yang berwenang,” pungkasnya.

Kegiatan dialog publik ini digelar oleh Divhumas Polri yang diikuti seluruh Bidhumas Polda sejajaran Polda se- Indonesia melalui virtual zoom dan dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan mahasiswa.

(*)

Pasangan Mahyeldi-Vasko berhasil memperoleh 77,12 persen atau 1.757.612 suara sah. Pasangan ini juga menyapu bersih kemenangan di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Sementara pasangan Epyardi-Ekos hanya memperoleh 22,88 persen atau 521.448 suara sah.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pleno, KPU menetapkan pasangan Mahyeldi-Vasko sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih atau pemenang di Pilkada Sumbar pada 27 November 2024 lalu.

“Kita (KPU) sudah menetapkan hasil perolehan suara paslon, dan pasangan nomor urut 1 Mahyeldi-Vasko terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dengan perolehan 77,12 persen suara,” katanya, didampingi semua komisioner lainnya, Jons Manedi, Ory Sativa Syakban, Medo Patria dan Hamdan serta Sekretaris KPU, Irzal Zamzami.

Penetapan perolehan suara sah hasil pemilihan serentak nasional 2024 di Sumbar itu dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Sumbar. Turut dihadiri Bawaslu Sumbar dan Bawaslu kabupaten dan kota, serta saksi paslon dan undangan lainnya.

Surya Efitrimen menyebutkan, terkait partisipasi pemilih, pihaknya mengaku jumlah partisipasi hanya 57,15 persen, atau sebanyak 2.349.069 suara yang menggunakan hak pilih yang masuk dalam DPT Sumbar.

(*)

Hingga update terakhir pada pukul 15.59 WIB dengan 82,67 persen suara masuk, pasangan Mahyeldi-Vasko meraih dukungan sebesar 77,58 persen. Sementara itu, pasangan Epyardi Asda dan Ekos Albar raih 22,42 persen suara.

Gelaran Pilkada serentak 2024 melibatkan banyak lembaga survei yang turut melakukan penghitungan cepat (quick count).

Meskipun hasil ini memberikan gambaran awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan hasil resmi setelah rekapitulasi berjenjang selesai dilakukan yang diperkirakan memakan waktu hingga 19 hari usai pemungutan suara pada 16 Desember 2024.

Pemilihan serentak tahun ini diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Sumatra Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian besar, terutama dengan hasil sementara yang menunjukkan dominasi Mahyeldi-Vasko.

(*)

Salah satu upaya tersebut adalah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di dalam area Lapas yaitu TPS 901 dan TPS 902.

“Sebanyak 829 orang Narapidana yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di Lapas Kelas IIA Padang yang terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 793 Orang, Daftar Pemilihan Tambahan (DPTB) 36 Orang,” ungkap Kepala Lapas Padang, Junaidi Rison.

Ia katakan bahwa persiapan dilakukan dengan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Aparat Pengamanan setempat untuk menjamin kelancaran seluruh proses pemilu di lingkungan Lapas.

“Kami berkomitmen memastikan narapidana dapat menyalurkan hak pilih mereka. Selain menyiapkan TPS khusus, kami juga menerapkan langkah strategis agar pelaksanaan Pesta Demokrasi ini berjalan aman dan tertib, mulai dari mekanisme pengeluaran narapidana dari blok hunian hingga proses pemungutan suara selesai” ujar Kalapas.

Langkah strategis tersebut mencakup pengaturan alur pemilih dari blok hunian secara bergiliran agar tidak terjadi penumpukan, serta pengawasan ketat oleh petugas keamanan untuk menjaga ketertiban selama proses pemilu berlangsung.

Selain itu, Kepala Lapas Padang juga menyampaikan harapannya kepada petugas lapas yang ditunjuk sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Kami berharap petugas yang bertugas sebagai KPPS dapat menjalankan tugas ini secara amanah dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Kalapas menambahkan, persiapan ini menunjukkan komitmen Lapas Padang untuk mendukung pelaksanaan demokrasi yang inklusif dan tertib, sekaligus menjamin hak politik narapidana sebagai bagian dari warga negara.

“Dengan upaya ini, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Lapas Padang dapat berjalan aman, lancar, dan sukses,” pungkasnya.

(*)

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumatera Barat, Ory Sativa Syakban, menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, Ketua atau anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki tanggung jawab untuk memberikan peringatan kepada setiap pemilih sebelum mereka memasuki bilik suara.

“Peringatan ini mencakup larangan membawa alat komunikasi atau perekam ke bilik suara demi menjaga kerahasiaan pilihan. Pelaksanaan ini mengacu pada Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada,” jelas Ory, dalam keterangan persnya, Senin (25/11/2024).

Ia menambahkan, aturan ini dirancang untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan pilihan politik mereka. Ketua KPPS juga diwajibkan mengingatkan pemilih untuk tidak membawa telepon genggam atau alat perekam sebagai langkah strategis untuk menjamin asas kerahasiaan dalam pemilu.

Ory menegaskan, pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus membawa dokumen yang sesuai. Dokumen yang wajib dibawa mencakup formulir C-Pemberitahuan dan KTP Elektronik. Pemilih juga diwajibkan menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam formulir tersebut.

“Selain itu, pemilih dilarang membagikan informasi terkait pilihannya kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui media elektronik,” tambah Ory.

Menurutnya, KPPS akan memastikan seluruh tahapan proses pemungutan suara berjalan sesuai prosedur. Langkah ini dilakukan untuk menjamin hak konstitusi pemilih tetap terlindungi, sehingga mereka dapat menentukan pilihan politik secara bebas dan rahasia, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Sebagai bentuk pelayanan, KPPS memberikan prioritas kepada pemilih lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan pemilih dengan kebutuhan khusus lainnya. Pemilih dari kategori ini akan diberi kesempatan mencoblos terlebih dahulu setelah mendapatkan persetujuan dari pemilih lain di TPS.

Bagi pemilih dalam kondisi khusus, seperti sakit, disabilitas berat, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, hingga tahanan, KPPS akan menerapkan layanan jemput bola. Petugas KPPS akan mendatangi lokasi pemilih untuk memastikan mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

“Dalam kondisi ini, petugas KPPS akan mendatangi lokasi pemilih tersebut untuk memastikan hak pilihnya tetap dapat digunakan,” tegas Ory.

KPU Sumbar mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil. Pemilih diminta datang ke TPS sesuai jadwal yang telah ditentukan dan membawa seluruh dokumen persyaratan. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan juga menjadi kunci penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pilkada.

“Kami berharap, upaya ini tidak hanya menjamin proses demokrasi yang transparan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024,” ujar Ory.

Dengan adanya larangan membawa smartphone atau alat perekam ke bilik suara, KPU yakin asas pemilu dapat ditegakkan secara optimal. Larangan ini tidak hanya menjaga asas kerahasiaan pemilu, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan suasana demokrasi yang bersih dan transparan.

(*)

Kegiatan ini ditandai dengan dilaksanakannya apel pergeseran pasukan dalam rangka Pengamanan TPS pada Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Senin (25/11/2024), di halaman depan Mapolda Sumbar, yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, jajaran Forkopimda, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, Pejabat utama serta Undangan lainnya.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono langsung memimpin apel pergeseran pasukan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Kapolda Sumbar dalam amanatnya mengatakan kepada seluruh personel yang akan melaksanakan pengamanan agar jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, jaga kekompakan, soliditas bukan hanya internal di Polri tetapi kawan-kawan kita yang ada di TPS nanti, yang ada di wilayah nanti akan bergabung dengan kawan-kawan dari TNI, unsur terkait pengamanan lainnya. Itu yang utama, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, keselamatan, kewaspadaan, kekompakan, soliditas baik internal maupun eksternal.

Selanjutnya, Irjen Pol Suharyono, berpesan kepada seluruh personel bahwa sesuatu yang penting yang melekat pada kita, terutama senjata api, itu harus benar-benar diamankan. Dalam pembawaannya, penyimpanannya, perawatannya, sampai ke penggunaannya.

“Laksanakan tugas dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, tetap jaga netralitas, jaga kebersamaan di lingkungan itu, jaga kondusivitas,” ujar Kapolda Sumbar.

Lebih lanjut Kapolda Sumbar menegaskan, kalau ada sedikit saja permasalahan, tolong jangan disimpan sendiri, jangan dipendam sendiri, kecuali disampaikan kepada unsur pimpinan, sesuai dengan hierarki kepemimpinan yang ada pada lingkungan di mana mereka sedang ditugaskan.

Kapolda menambahkan, walaupun satu di antara yang lain tidak saling mengenali, tetapi tolong kenali saat itu, dengan siapa saya bekerja, apa yang harus saya lakukan, dengan siapa saya koordinasi, apa berbuat apa, bertanggung jawab kepada siapa dan berkoordinasi kepada siapa.

“Itu hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan tugas serpas untuk kewilayah. Pahami persis binmastralnya, seperti apa kerawanan daerahnya, seperti apa posisi, berapa jumlah yang ada di TPS nantinya, seperti apa Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) nya, pelajari,” kata Kapolda Sumbar.

Terpisah, Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, mengatakan, kegiatan apel ini adalah mengecek kesiapan seluruh kelengkapan Personel yang akan diberangkatkan ke polres jajaran dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak tahun 2024.

“Sejumlah 1.109 Personel digeser ke polres jajaran untuk memberikan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah secara serentak, tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024 mendatang,” katanya.

Penggeseran pasukan ini merupakan bentuk kesiapan Polda Sumbar dan jajaran dalam mengamankan TPS dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

“Personel nantinya akan ditempatkan di TPS untuk memberikan pengamanan sehingga pemungutan suara berjalan lancar,” jelas Kombes Dwi.

Lanjut Kombes Dwi menjelaskan, apel pergeseran pengamanan TPS ini untuk menunjukan bahwa kita memang benar-benar siap dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Mantap Praja 2024 ini, dan tentunya diharapkan personel yang bergeser hari ini betul-betul melaksanakan kegiatannya dengan penuh dedikasi semangat dan integritas setinggi tingginya.

“Personel Polda Sumbar yang akan melaksanakan pengamanan TPS hari ini, H-3 diberangkatkan ke jajaran Polres untuk menambah kekuatan pengamanan oleh Personel-Polres,” pungkasnya.

(*)

Kegiatan penertiban APK tersebut dilaksanakan selama dua hari Senin-Selasa (25-26/11/2024).

“Dalam penertiban APK ini selain dari Panwascam Padang Timur, kita juga melibatkan semua unsur seperti Satpol PP, Polsek Padang Timur, Koramil dan unsur Forkopimca Padang Timur,” ungkap Ketua Panwascam Padang Timur, Chairul Insani, Senin (25/11/2024).

Ia melanjutkan, dalam penertiban APK selama dua hari ini menyisiri titik-titik lokasi pemasangan APK di 10 Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Timur.

“Sebelumnya pada awal mulai masa tenang pada 24 November kemarin, kita sudah memerintahkan PTPS untuk menertibkan semua APK di lokasi TPS dekat kelurahan mereka masing-masing,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah mengkoordinasikan dengan setiap pasangan calon untuk membuka APK masing-masing.

“Dan sesuai kesepakatan, masyarakat juga dapat menertibkan APK tersebut, saat dimulainya masa tenang,” kata dia.

Chairul menegaskan, pihaknya sebagai Pengawas di tingkat kecamatan tetap menjaga integritas dan netralitas sebagai Panwascam.

“Dan kita juga berharap, perhelatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, serta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang berjalan bersih, netral, aman dan sukses,” pungkasnya.

(*)

“Masa tenang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan merenung dan berkontemplasi sebelum menentukan pilihannya,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban, dalam keterangan persnya, pada Sabtu (23/11/2024) malam.

Sesuai ketentuan, Kampanye Pilkada tahun 2024 ditetapkan dan digelar mulai tanggal 25 September hingga tanggal 23 November 2024. Dan pasangan calon kepala daerah dilarang melakukan berbagai kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Disebutkan Ory, Selain aktifitas kampanye, lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat mengenai pilkada masa tenang.

“Survei atau jajak pendapat, dilakukan oleh lembaga survei yang memenuhi syarat diantaranya berbadan hukum, bersifat independen mempunyai sumber dana yang jelas dan sudah mendaftar paling lambat 30 hari kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar, sebelum melakukan aktifitas survei atau jajak pendapat,” sebutnya.

Hingga saat ini, lembaga survei yang sudah mendaftar dan mendapatkan sertifikat terdaftar di KPU Sumatera Barat adalah Liberte Institute dan Voxpol Research and Consulting.

(*)

Momentum ini menjadi bagian penting dari upaya demokrasi di tingkat daerah, yang diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan adil.

Di Kota Padang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang turut ambil bagian dalam mengawal proses Pilkada.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Padang, Eriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendirikan posko pengaduan Pilkada di kantor Kejari Padang.

Posko ini difungsikan sebagai pusat penerimaan laporan jika ada dugaan pelanggaran Pilkada atau permasalahan serupa.

“Kami telah mempersiapkan posko Pilkada untuk menampung laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada,” ujar Eriyanto pada Rabu (20/11/2024).

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan dan tanpa kecurangan.

Selain itu, Kejari Padang secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kami terus mengimbau ASN agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Sebagai wilayah dengan 1.487 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai kecamatan, Kota Padang membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari potensi konflik.

Menurut Eriyanto, melihat dari pengalaman Pemilu sebelumnya, ada beberapa daerah yang dikategorikan sebagai zona merah karena dianggap memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi, yaitu Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Selatan, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Meski demikian, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke posko pengaduan Kejari Padang terkait pelanggaran Pilkada.

“Sejauh ini, kami lebih fokus pada pemantauan data dan informasi terkait Pilkada,” jelas Eriyanto.

Dalam proses pemantauan ini, Kejari Padang juga bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi permasalahan.

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada menjalankan tugas dan haknya sesuai dengan ketentuan hukum.

Eriyanto berharap Pilkada 2024 di Kota Padang dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar Pilkada ini berjalan dengan aman dan lancar,” tuturnya.

Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Pilkada 2024 di Kota Padang diharapkan menjadi contoh proses demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Peran lembaga hukum seperti Kejari Padang dalam mengawal Pilkada tentu sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Langkah persiapan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pilkada.

Dengan koordinasi yang matang dan pengawasan yang ketat, diharapkan setiap pelanggaran dapat dicegah sejak dini, sehingga hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

(*)

“LPPDK wajib disampaikan oleh pihak paslon kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sehari setelah kampanye berakhir, yakni tanggal 24 November 2024,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbar Ory Sativa Syakban, dalam keterangan persnya, Minggu (17/11/2024).

Dijelaskan Ory, Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 33 ayat (2) PKPU 14 tahun 2024 tentang dana kampanye peserta pilkada, bahwa Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir hingga pukul 23.59 waktu setempat.

“Dalam LPPDK Pasangan Calon yang akan disampaikan ke KPU, harus memuat informasi berkaitan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), saldo awal RKDK, Sumber Perolehan Dana Kampanye, catatan penerimaan dan pengeluaran kampanye Paslon, NPWP Paslon, bukti penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK” jelasnya.

KPU Sumbar juga mengingatkan kepada calon kepala daerah yang sedang berkampanye agar tidak menerima dana kampanye dari Pihak Asing, LSM Asing, sumbangan dana dari pemerintah, sumbangan BUMN, BUMD dan BUMNag, serta penyumbang yang tidak jelas identitasnya.

“Selain itu, paslon juga berkewajiban mengembalikan kepada kas negara, jika menerima sumbangan dana kampanye melebihi ketentuan, dimana penyumbang yang berasal dari perseorangan maksimal boleh menyumbang dana kampanye kepada paslon sebanyak 75 juta Rupiah, dan penyumbang dari corporate maksimal sebanyak 750 juta” kata dia.

(*)

Dengan tema Transformasi Tata Kelola Pemerintahan, SDM, Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama, debat putaran pertama ini menghadirkan dua pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Sumbar dengan pasangan nomor urut 01 yakni Mahyeldi Ansharullah dan Wakilnya Vasko Ruseimy. Kemudian pasangan nomor urut 02 Epyardi Asda bersama Ekos Albar.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Surya Efitrimen, menyampaikan bahwa debat publik yang dilaksanakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu metode kampanye yang penting. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk lebih mengenal visi, misi, dan program kerja dari setiap pasangan calon.

“Dengan debat publik ini, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tujuan serta rencana konkret yang akan dijalankan oleh calon yang terpilih, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab pada hari pemungutan suara,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, debat publik ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana kampanye, tetapi juga sebagai media edukasi politik dan pendidikan pemilih. Menurut Surya Efitrimen, melalui debat ini, masyarakat di Sumatera Barat memiliki kesempatan untuk menilai serta membandingkan ide dan program masing-masing kandidat secara objektif. Hal ini diharapkan bisa membantu pemilih dalam membuat pilihan yang cerdas dan sesuai kebutuhan daerah.

“Kami berharap debat ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian gagasan atau sekadar adu argumentasi saja, kami juga ingin kegiatan ini menjadi ruang dialog yang konstruktif, yang bisa mencerminkan semangat demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Dengan begitu, kami ingin pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini bisa menjadi Pilkada yang bermartabat serta memberikan kontribusi positif bagi negeri,” kata dia.

Surya Efitrimen menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti debat publik ini. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menyimak jalannya debat adalah bentuk nyata dari penguatan demokrasi yang ideal.

Ia berharap, dengan mengikuti dan memperhatikan isi debat, masyarakat bisa mendapatkan referensi yang jelas tentang masing-masing pasangan calon, sehingga pemilih lebih yakin dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara yang dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024 mendatang.

“Kami sangat berharap masyarakat Sumatera Barat dapat melihat debat ini sebagai referensi penting untuk menentukan pilihan. Partisipasi aktif masyarakat menyimak jalannya debat akan menjadi wujud nyata penguatan demokrasi yang kita cita-citakan,” pungkasnya.

(*)

Cagub Epyardi Asda dan rombongan datang lebih dulu, dan kemudian datang Cagub Mahyeldi Ansharullah dan rombongan.

Adel Wahidi, Pjs Kepala Perwakilan Sumatera Barat sampaikan apresiasi atas kesediaan kedua Cagub menandantangani Pakta Integritas ini.

“Alhamdulillah, para Cagub berkenan tandatangani Pakta Integritas, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Layanan Publik Bebas Maladministrasi, Berintegritas, Profesional dan Adil,” ungkap Adel.

Adel menjelaskan, penandatanganan Pakta Integritas ini tentu saja tidak hanya serimonial, tetapi ini bentuk kesungguhan dan komitmen para Cagub.

“Karena, kunci peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, memang ada di komitmen kepala daerah,” tegas Adel.

Lebih lanjut Adel menjelaskan, pada Pasal 6 UU 25/2009 menyebut kepala daerah sebagai pejabat pembina pelayanan publik. Tugasnya adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.

“Sehingga kepala daerah harus punya komitmen atas peningkatan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Menurut Adel tugas Gubernur Sumbar mendatang adalah meningkatkan kualitas kelembagaan unit penyelenggaraan pelayanan publik. Harus lebih baik, bersih dan efesien.

“Dari sisi pelaksana, kita harus tingkatkan kualitas pelaksana. Harus jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegas Adel.

Selain itu, pelaksana layanan harus menerapkan core value BerAkhlaK. Beorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.

“Siapapun yg terpilih pakta integritas ini akan dipajang di kantor Ombudsman dan Gubernur terpilih sebagai komitmen yg telah diteguhkan. Ini akan menjadi penanda dan pengingat. Bahwa jabatan adalah untuk melayani. Pelayanan yang berujung pada kualitas kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.

(*)

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, terkait internet ini merupakan untuk kelancaran petugas TPS saat mengirimkan bukti hasil penghitungan melalui aplikasi Si Rekap nantinya.

“Namun, ketika kondisi daerah tersebut mengalami blang spot, akan mengalami kendala untuk mengakses Si Rekap. Dan kabupaten yang paling banyak mengalami blang tersebut yakni di Kabupaten Mentawai,” ungkap Surya Efitrimen dalam keterangan persnya, di Padang, Selasa (12/11/2024).

Lebih lanjut ia katakan, terkait kendala blang spot ini, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait.

“Untuk hal ini, KPU sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk membantu penyediaan internet dengan stakeholder terkait seperti dengan Telkom dan Kominfotik Sumbar pada hari H saat pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang,” kata dia.

Kemudian lanjut Surya Efitrimen, dari 10.846 TPS se-Sumbar ada 127 TPS tak ada aliran listrik, terbanyak di Mentawai 91 yakni TPS.

“Terkait hal ini, kami dari KPU sudah melakukan juga koordinasi dengan Pemprov Sumbar dan PLN untuk menyediakan aliran listrik di 127 TPS yang dimaksud,” imbuhnya.

(*)