Kegiatan ini melibatkan camat, lurah, hingga pusat pelayanan publik seperti PDAM Padang dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M. Djamil Padang.

Kepala Kejari Padang, Aliansyah, melalui Kasi Intel Kejari Padang Eriyanto menyatakan bahwa kunjungan ke PDAM dan RSUP M. Djamil bertujuan untuk mencegah gratifikasi dalam pelayanan publik.

“Fokus kami adalah memastikan layanan masyarakat bebas dari praktik korupsi melalui sosialisasi ini,” ujarnya.

Selain itu, Kejari Padang juga mengumpulkan 11 camat dan 22 lurah di Kota Padang untuk mendapatkan penguatan tata kelola anggaran.

Sosialisasi yang dihadiri Asisten I Pemerintah Kota Padang ini mengusung tema “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Organisasi”.

Kejari juga menekankan pentingnya peran camat sebagai garda terdepan pemerintahan dalam memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

“Kami juga membuka pintu bagi camat dan lurah yang membutuhkan pendampingan hukum melalui Bidang Intelijen dan Datun di Kejari Padang,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama untuk memberantas korupsi dan praktik pungutan liar.

“Jika ada pelanggaran, Kejari Padang akan bertindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kejari Padang juga memasang spanduk, stiker, dan baliho kampanye anti korupsi di berbagai lokasi strategis di Kota Padang.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi.

“Dengan tema ‘Bersama Melawan Korupsi’, kami ingin menanamkan nilai-nilai anti korupsi di berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kejari Padang berharap dapat menciptakan tata kelola organisasi yang lebih baik dan memberantas praktik korupsi, baik di tingkat pemerintahan maupun pelayanan publik.

(*)