Hebatnya Monev hari kedua Monev KI Sumbar ini dihadiri Ketua KPU Sumbar, Komisioner Bawaslu Sumbar, Wakil Ketua PT Padang dan Wakil Ketua PT Agama Sumbar.

Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, KPU berpedoman UU 14 Tahun 2008 juncto PerKPU 15 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Pemilu yang baik itu adalah transparan, sehingganya KPU berkomitmen dalam melayani masyarakat dan peserta pemilu harus transparan. Terima kasih kepada KI Sumbar yang telah menggelar rutin Monev ke KPU se kota dan kabupaten, terutama dalam meningkatkan partisipatif, tak akan tinggi partisipatif tanpa keterbukaan informasi publik,” ujar Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen yang juga pernah meraih Tokoh Keterbukaan Informasi Publik Sumbar.

Sementara Komisioner Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi mengakui dirinya mau semua informasi terbuka.

“Tapi ada ketentuan di UU 14 Tahun 2008 dan di PerBawalsu RI terbaru bahwa tidak semua informasi di Bawaslu terbuka ada yang dikecualikan,” ujar Khadafi.

Tapi adanya Monev KI Sumbar terhadap Bawaslu kota dan kabupaten tentu sangat membantu dan penting.

“Sehingga apa yang dikerjakan Bawaslu dalam tugas fungsinya publik berhak tahu,” ujar Khadafi.

Wakil Ketua PT Agama Sumbar mengatakan, keterbukaan informasi publik adalah tugas negara dan menjadikan masyarakat sebagai kontrol badan publik.

“Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian upaya masyarakat mengontrol badan publik dalam menjalan tugas dan fungsinya mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, termasuk kebijakan publik. Mahkamah Agung (MA) soal informasi publik sangat update termasuk regulasinya,” ujar Waka PT Agama Rosliani.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Padang Ahmad Ardianda Patria menegaskan, keterbukaan informasi publik sebuah keniscayaan termasuk di lembaga pengadilan yang komit melakukan layanan informasi publik.

“Sudah jadi ketentuan dunia, hakim setelah jatuhkan vonis tidak ada wawancara tentang kenapa diputus begini dan begitu. Sehingga di pengadilan lebih mengedepankan layanan informasi publik,” ujar Ahmad Ardianda.

Selain itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Padang ini pun tegas mengatakan soal informasi pribadi, pengadilan konsisten untuk mengecualikannya.

“Pengadilan sangat menghormati dan menjaga informasi pribadi para pihak yang berurusan di pengadilan,” ujar Ahmad Ardanda.

(ril)

Hal tersebut disampaikan Sekda Sumbar Hansastri pada pembukaan Monev Komisi Informasi (KI) Sumbar, Selasa (22/8/2023), di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jl Sudirman Padang.

Hansastri mengatakan jalan panjang semangat keterbukaan informasi publik dilakukan baik oleh badan publik maupun Komisi Informasi di semua tingkatan di seluruh Indonesia.

“Progresnya cukup baik dari era ketertutupan menjadi keterbukaan ini, beriringan terjadi mindset penyelenggaran badan publik, bahwa terbuka itu adalah suatu keharusan,” ujar Hansastri.

Dan jangan heran di Sumbar kekinian sudah tidak sulit lagi meminta informasi terkait APBD.

“Semuanya tersaji lewat jari, semua orang bisa tahu tentang rincian APBD, realisasi APBD dan uang masuk Sumbar itu berapa, bisa dilihat di website resmi Pemprov Sumbar,” ujar Hansastri.

Monev KI Sumbar ini penting dalam rangka upgrading pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

“Supaya badan publik upgrading terkait pengelolaan, pelayanan dan pengklarifikasian keterbukaan informasi publik, Pemprov Sumbar lewat Diskomifotik selalu mendukung Monev 2023 dan disinergikan dengan Perda 3/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Monev jangan seremonial tapi harus terukur dan tepat sasaran terhadap badan publik jadi informatif” ujar Hansastri.
(ril)

“Ndeh kok ndak (duh kok tidak) dari awal tahu ambo (saya) program Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumbar saat menerima Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi dan Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari, Adrian Tuswandi, Selasa (1/8-2023) di ruang kerjanya.

Amasrul sangat terbuka untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan KI Sumbar untuk menguatkan aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik.

“Sebagai BUMNag trust itu adalah keterbukaan. Saat ini baru 85 BUMNag yang baik dan sudah sesuai usahanya sesuai standarisasi,” ujar Amasrul.

Baca Juga:  Tim Penilai TinarBuka 2023 Cek Fakta Inovasi Sekretariat DPRD Sumbar

Nofal Wiska mengatakan penilaian Monitoring Evaluasi KI Sumbar kategori BUMNag/BUMDes. Kita berharap endorse dari Pak Amasrul,” ujar Nofal Wiska.

Sementara itu H Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari berembuk dengan Kadis PMD Sumbar dan Kabid Boy terkait tiga nagari mewakili Sumbar.

“Ada penilaian apresiasi desa terkait penerapan Keterbukaan Nasional digelar KI Pusat dan Kemendes PDT, satu provinsi mengirim tiga nagari atau desa terbaik pengelolaan informasi publik, Sumbar kita sudah punya tig nagari ikut apresiasi desa KI Pusat 2023,” ujar Arif.

Pihak PMD dan KI Sumbar sepakat untuk menyiapkan tiga nagari yang mewakili Sumbar dalam penilaian apresiasi desa 2023.

“Sabar tentang nagari apa, segera kita sampaikan ke masyarakat,” ujar Amasrul lagi.

Sakato.co.id – Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2023 segera dilaunching Komisi Informasi (KI) Sumbar. KI  Sumbar akan menambahkan kategori yudikatif pada monev 2023 ini.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Padang Ahmad Ardianda Patria menerima silaturahmi Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan jajarannya di Command Center PT Padang, Rabu pagi (26/7/2023) dalam rangka persiapan monev 2023.

Waka PT Padang mengakui tidak asing lagi baginya, karena semua kinerja KI yang berhubungan nantinya dengan pengadilan selalu dilaporkan.

“Kita ikuti dan dapat laporan terus tentang kerja KI Sumbar, KI tugas diberikan regulasinya adalah menyelesaikan memutus sengketa informasi yang tetap berlandaskan prinsip keadialan,” ujar Ahmad Ardianda Patria.

Bahkan Ahmad Ardianda memastikan soal keterbukaan informasi publik, PT Padang memastikan sejalan dengan semangat transparansi dan mengacu kepada Keputusan Mahkamah Agung (KMA) tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan se Indonesia.

“Kalau ada kendala soal pelayanan informasi publik di Pengadilan Negeri se Sumbar, ayo sampaikan saja ke kami,” ujar Ahmad Ardianda Patria didampingi Hakim Tinggi dan dua Panitera PT Padang.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan bertemu Waka PT dan jajaran dalam rangka membersamai Monev PN se.Sumbar.

“Kami ingin adanya standar yang sama dalam aktualisasi pengelolaan informasi publik di lembaga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, 2023 diancar kategori yudikatif,” ujar Nofal Wiska

Sementara Ketua Monev 2023 yang juga Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari mengharapkan dukungan PT Padang dalam terhadap kategori Yudikatif pada Monev 2023.

“Tugas Monev ini adalah dalam rangka tugas UU 14 tahun 2008 dan karena UU dan Peraturan Komisi Informasi, KI diberi kewenangan memberikan prediket kepada badan publik,” ujar Tanti.

Prediket badan publik pada keterbukaan informasi publik adalah informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

“Semua itu prosesnya lewat Monev KI, dan ada indikator serta variabel penilaiannya,” ujar Tanti

Komisioner 2 Periode KI Sumbar Adrian Tuswandi berharap PT Padang mensupport adanya kategori yudikatif pada Monev KI Sumbar 2023.

“Kategori Yudikatif ini pertama sejak Monev digelar KI 2015. Tentu kami berharap dukungan Pak Waka dan jajaran di PT Padang,” ujar Adrian.

(*)

Rapat KI dengan Kadiskominfotik bersama jajaran, di antaranya Kabid IKP Diskominfotik Sumbar Indra Sukma, Kabid Aptika Lisda dengan staf Yola.

Dari KI Sumbar hadir Ketua Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Arif Yumardi, Ketua Monev KI Sumbar 2023 Tanti Endang Lestari dan Komisioner 2 periode Adrian Tuswandi, serta para asisten ahli, Tiwi, Reza dan Anggi.

“Monev KI Sumbar 2023 ini semula dijadwal Juli, tapi karena ada kendala dan butuh persiapan maksimal, Monev yang memotret penerapan keterbukaan informasi publik badan publik pada 11 kategori, digeser ke minggu kedua Agustus 2023,” ujar Nofal Wiska.

Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah merespons cepat apa yang disampaikan KI Sumbar dan minta jajaran untuk memfasilitasi segera aplikasi e-Monev Badan Publik yang dilakukan KI Sumbar.

“Segerakan itu, karena setahu saya e-Monev ini KI Sumbar pionir di seluruh Indonesia,” ujar Buk Kadis.

Selain itu Aisyah pun menekankan kepada KI Sumbar agar pada Monev 2023 ini harus tidak ada protes.

“Jangan hasil Monev sampai menimbulkan pro kontra di badan publik. Saya minta indikator dan variabel Monev KI Sumbar ini jelas dan clear and clean,” ujar Aisyah.

Monev KI Sumbar 2023 ke Badan Publik dilakukan oleh KI Sumbar periode kedua dengan SK perpanjangan.

“Sehingga itu tim teknis Monev ini harus solid, karena bisa saja diproses Monev terjadi pelantikan KI Sumbar periode ke 3,” ujar Adrian Tuswandi.

(ril)