Ratusan warga memadati balai desa, bukan untuk berpesta, bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan menyuarakan penolakan atas Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menimpa Manuel Salimu putra asli Taileleu, yang baru 15 hari menjabat sebagai anggota DPRD sebelum diturunkan secara mendadak.

Berbagai luapan emosi menyelimuti suasana ketika Manuel Salimu, didampingi pengacaranya Gusman, Jefrinaldi, dan Mesa Marcelina serta tokoh masyarakat, hadir untuk memberikan penjelasan.

Dengan mata yang berkaca-kaca, Manuel Salimu membantah tegas tuduhan pesta narkoba yang diarahkan padanya saat kegiatan BIMTEK di Padang.

“Pada hari itu saya dari siang hingga tengah malam berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa dari Taileleu dan Pei-pei. Saya baru kembali ke hotel sekitar jam 12 malam, dan saya bersama istri saya. Jadi sungguh tidak benar saya tertangkap sedang berpesta sabu,” ujar Manuel dengan suara bergetar, menahan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.

Masyarakat yang hadir tak hanya mendengarkan, tapi juga menyuarakan penolakan mereka secara lantang.

“Ini bukan soal politik. Ini tentang harga diri masyarakat Taileleu yang diinjak-injak,” kata Lian Sabit, salah satu masyarakat yang turut hadir.

“Kami yang memilih, tapi orang lain yang menggantikan. Kami tidak mengenal siapa pengganti itu. Yang kami pilih adalah Manuel Salimu,” tambahnya, disambut seruan setuju dari hadirin.

Sofian Mika, warga lainnya, menyampaikan harapan besar yang mewakili suara kolektif masyarakat. untuk kasus Manuel Salimu ini.

“Kami berdoa, berharap Tuhan memberi jalan agar bapak Manuel kembali ke kursi DPRD. Karena ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang perjuangan dan harga diri satu desa,” katanya.

Saprina Saelepak, dengan nada pilu, mengungkapkan duka yang mendalam. “Ini sejarah bagi desa kami. Dua anak desa jadi anggota dewan, tapi satu harus hilang. Kami tak bisa diam, semoga hukum dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Maria Magdalena dari Ikatan Mahasiswa Taileleu Pei-pei yang juga hadir dalam pertemuan malam itu, menegaskan bahwa benar mereka bersama Manuel hingga tengah malam.

“Kami bingung. Malam itu kami masih bersama beliau, tiba-tiba disebut pesta narkoba. Ini sangat membingungkan,” ungkapnya.

Disisi lain kuasa hukum Manuel Salimu yang di wakili oleh Jefrinaldi turut memberikan keterangan terkait perkembangan kasus tersebut kepada warga.

“Jadi perkembangan kasus ini sudah tahap persidangan. Pada tanggal 7 Mei 2025, sidang perdana pembacaan gugatan di PTUN, dengan sistem online,”ujarnya.

Jefrinaldi menjelaskan, ada dua alasan mengapa SK PAW Gubernur terhadap Manuel Salimu dan Syafridin dinilai cacat hukum. Pertama, SK tersebut diteken pada saat kedua kliennya masih menempuh sengketa di Mahkamah Partai.

Hal ini menurutnya, jelas-jelas merupakan indikasi pengabaian Gubernur terhadap mekanisme internal partai sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang, perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

“Selain itu, SK Gubernur juga telah melewati masa tenggang waktu 14 hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima dari Bupati/Walikota sesuai UU No 23 tahun 2014,” jelasnya.

Di balik semua kegaduhan politik dan prasangka hukum, tersisa satu kenyataan yang tak bisa dipungkiri: masyarakat Taileleu berdiri teguh untuk putra mereka, karena dalam sosok Manuel Salimu, mereka tak hanya melihat seorang wakil rakyat, tapi simbol perjuangan, harapan, dan harga diri yang tak bisa ditukar dengan apapun.

(*)

Langit Mentawai seakan ikut bersedih, menyaksikan momen penuh emosi di dermaga kecil yang dipadati warga sejak pagi hari.

Tangis pecah saat sosok yang dahulu disegani sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai itu muncul dari perahu. Puluhan warga, keluarga, dan simpatisan tak kuasa membendung air mata.

Mereka memeluk erat Manuel, tak peduli status atau jabatan, yang kini telah ditanggalkan dari pundaknya.

“Saya pulang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak Mentawai yang telah dizalimi, dan kini kembali kepada pelukan rakyat,” ucap Manuel dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca.

Kata-katanya disambut isak dan pelukan hangat dari warga yang merasa kehilangan sekaligus tersayat oleh luka ketidakadilan.

Manuel, yang diberhentikan dari jabatannya dan dipecat dari Partai Gerindra akibat kasus narkoba yang diduga kuat sebagai bentuk kriminalisasi politik, kini tengah memperjuangkan keadilan melalui gugatan di PTUN Padang.

Di tengah badai fitnah dan tekanan politik, ia memilih pulang—bukan untuk menyerah, tetapi untuk berlabuh di pelukan tanah yang melahirkannya.

Tangisan paling menyayat terdengar saat ibundanya, Rusiana, memeluk Manuel dengan tubuh bergetar.

Sang ayah, Martinus Ligup, berdiri membisu namun matanya tak mampu menyembunyikan duka dan kasih yang teramat dalam.

Satu per satu warga datang merangkul Manuel, menyampaikan harapan dan janji: mereka tidak akan meninggalkannya sendiri dalam perjuangan ini.

Jagau Saitauma, tokoh adat Pasakiat Taileleu, dengan suara berat menyampaikan keprihatinannya.

“Pemecatan dan penggantian Manuel adalah penghinaan bagi kami. Ia bukan sekadar anak kami, ia adalah harapan. Kini, satu dari dua sayap harapan kami telah dipatahkan,” ujarnya penuh luka.

Jagau menegaskan, Partai Gerindra telah merobek harapan masyarakat adat Taileleu dengan mengambil keputusan sepihak tanpa proses di Mahkamah Partai.

“Kami tidak rela 800 suara yang kami berikan kepada Manuel dialihkan. Jika ia tak dikembalikan, lebih baik kursi itu kosong.”

Manuel sendiri telah membantah tegas pemberitaan yang menyebut ia ditangkap saat pesta sabu pasca mengikuti Bimtek di Padang.

Ia menyebut narasi itu penuh rekayasa dan bagian dari upaya sistematis menjatuhkan dirinya secara politik.

Hari itu, Taileleu bukan hanya menyambut kepulangan seorang anak. Ia menyambut seorang pejuang yang jatuh namun tidak menyerah, yang datang kembali bukan dengan kuasa, tetapi dengan luka dan cinta.

Seorang anak Mentawai yang percaya, keadilan akan pulang seperti dirinya—ke tanah yang tak pernah berhenti menunggu.

(*)

Menurut Manuel, BBM memang dikirim dari Padang ke Mentawai, namun tidak sampai secara merata ke masyarakat yang membutuhkan. Ia mencurigai sebagian pasokan BBM justru disalurkan ke pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk ke sejumlah resort.

“Persoalannya, BBM memang sudah diantar dari Padang ke Mentawai. Namun tidak menyebar ke masyarakat. Entah perginya ke resort atau ke mana, kita tidak tahu. Yang jelas, indikasi penyelewengan BBM bersubsidi harus dibongkar karena sudah membuat masyarakat sengsara,” ujar Manuel pada Sabtu (3/5/2025).

Ia menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Mentawai yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Selain itu, BBM juga sangat penting untuk menjamin kelancaran transportasi dan distribusi logistik antar-pulau di kepulauan tersebut.

“Jika BBM langka, nelayan tidak bisa melaut. Boat dan kapal pengangkut wisatawan pun tidak bisa beroperasi. Ini jelas berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat Mentawai,” ungkapnya.

Manuel meminta Pertamina untuk segera meninjau ulang kuota pengiriman BBM ke Mentawai. Jika kuota 4 ton dalam satu kali pengiriman dianggap tidak mencukupi, maka harus ada penambahan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Kalau memang kuota 4 ton BBM itu kurang, kita minta agar ditambah. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus sengsara karena kekurangan BBM,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, BBM bersubsidi harus dipastikan hanya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, bukan oleh pelaku usaha besar seperti pemilik resort.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas jika ditemukan indikasi penyelewengan. Ini adalah praktik yang menyengsarakan rakyat dan tidak boleh dibiarkan,” tutupnya.

(*)