“Legitimasi PSU itu tidak bisa lagi dipertanyakan karena sudah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding,” tegas Prof. Asrinaldi.

Namun, Dr. Aidinil Zetra menambahkan dimensi sosial dari legitimasi tersebut. “Jika dasar hukum PSU adalah fakta yuridis, maka legitimasi publik adalah fakta sosial. Transparansi dan partisipasi menjadi kuncinya,” ungkap Dr. Aidinil Zetra, dalam keterangan persnya yang diterima, Jumat (18/4/2025).

Keduanya sepakat bahwa tantangan terberat PSU bukan lagi legalitas, melainkan menumbuhkan kepercayaan publik yang sempat mengendur akibat ketidaktahuan, disinformasi, dan kejenuhan politik.

“Bagi warga, Pilkada 27 November lalu sudah menjadi puncak emosional. PSU bisa dianggap pengulangan yang melelahkan,” ujar Asrinaldi. Aidinil menambahkan, “PSU sering dianggap sebagai panggung elitis yang tak menyentuh kepentingan rakyat. Maka pendekatannya harus partisipatoris, berbasis komunitas, dan menyentuh hati.”

Soal netralitas penyelenggara, Asrinaldi percaya instrumen pengawasan sudah tersedia, tinggal ditegakkan. Sementara Aidinil menyoroti pentingnya memperkuat tiga aspek: institusional, kultural, dan teknis. “Netralitas harus menjadi amanah moral, bukan sekadar kepatuhan administratif,” tegasnya.

Tentang praktik politik uang yang kerap membayangi PSU, keduanya bersuara senada: ini tradisi yang salah namun terus berlangsung.

“Politik uang telah mengakar, bahkan dalam pemilihan wali nagari atau ketua partai. Penegakan hukum dan sanksi tegas adalah jalan satu-satunya,” kata Asrinaldi.

Aidinil menekankan peran tokoh adat dan pemuda lokal sebagai pelindung moral demokrasi. “Masyarakat harus diberdayakan, bukan dibeli,” tegasnya.

Dalam konteks sosial Pasaman yang berbasis nagari dan ditandai oleh polarisasi utara-selatan serta keragaman etnis, keduanya sepakat bahwa tokoh adat dan agama memainkan peran krusial.

“Apa yang dikatakan tokoh adat seringkali lebih menentukan dari seruan kampanye,” ujar Asrinaldi.

Aidinil menyarankan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal seperti “kok malu dek kampuang” sebagai fondasi netralitas dan partisipasi.

Di era digital, disinformasi menjadi musuh baru. Asrinaldi menyoroti hoaks yang menyebutkan calon tertentu sudah pasti menang sebagai tantangan serius. Aidinil mendorong strategi komunikasi KPU yang lebih proaktif dan kontekstual. “Gunakan simbol dan humor lokal. Bangun jaringan influencer demokrasi berbasis komunitas,” sarannya.

Polarisasi politik pun menjadi perhatian. “Pasaman mungkin tidak multi-etnis, tapi ada faksi utara dan selatan yang nyata,” ungkap Asrinaldi.

Menurut Aidinil, rekonsiliasi harus dirancang pasca-PSU, bukan dibiarkan alami. “Libatkan semua kelompok dalam struktur pemerintahan. Demokrasi kita bukan soal menang-menangan, tapi merawat keberagaman,” kata dia.

PSU juga dinilai sebagai cermin kelemahan sekaligus peluang reformasi. “Satu celah dalam penyelenggaraan bisa jadi dasar gugatan dan membatalkan hasil pemilihan. Profesionalisme dan seleksi ketat penyelenggara mutlak,” kata Asrinaldi.

Aidinil menambahkan pentingnya membangun sistem pemilu yang lentur, tangguh, dan didukung infrastruktur informasi yang transparan.

Keduanya menilai kampus seperti UNAND punya peran strategis. “PSU harus jadi living laboratory of democracy,” ujar Aidinil.

Prof. Asrinaldi menekankan pentingnya evaluasi yang menyentuh akar persoalan, melibatkan kampus dan masyarakat sipil sebagai mitra reformasi.

Terakhir, keduanya seiya sekata: narasi PSU harus dibangun sebagai koreksi, bukan kekacauan. “Kita tak sedang mengulang karena gagal, tapi sedang menyempurnakan proses karena percaya bahwa suara rakyat terlalu berharga untuk dicemari cacat prosedural,” pungkas Aidinil.

Sebagaimana ditegaskan oleh dua akademisi ini, demokrasi tidak diukur dari absennya kesalahan, tapi dari kesanggupan kita memperbaikinya dengan terbuka, jujur, dan bermartabat.

(*)

“Logistik sudah siap, dan adhock pun sudah siap untuk melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yang akan dilaksanakan Sabtu 19 April 2025 besok. Ayo pemilih Pasaman ke TPS,” ujar Jons Manedi, dalam keterangannya, di Padang, Selasa (15/4/2025).

Jons Manedi dan Komisioner KPU Sumbar lainnya memastikan kesiapan PSU setelah melakukan monitoring langsung ke KPU Sumbar.

“Mari warga Pasaman Gunakan Hak Pilihnya di Bilik Suara TPS di mana kita terdaftar. Jangan Golput. Dan
mari ikut berpartisipasi membangun Daerah,” tegas Jons Manedi.

Jons Manedi menyebutkan PSU Pilkada Pasaman menelan biaya sebanyak Rp10 miliar lebih, dengan pendanaan tanggung renteng antara APBD Pasaman dan APBD Sumbar.

(*)

Menurut Caleg untuk DPRD Pasaman di ajang Pemilu 2024 itu, sentuhan tangan lain dimaksud bisa jadi berupa bimbingan teknis dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang itu, termasuk juga dalam wujud injeksi modal usaha.

Kedua kecamatan tersebut, menurut Marno, punya potensi besar di sektor pertanian dengan sejumlah sub-sektornya itu seperti perikanan, perkebunan, dan sub-sektor tanaman pangan.

Tapi, menurut caleg dengan nomor urut satu (1) dari Dapil Pasaman II yang meliputi Kecamatan Panti dan Duo Koto, sejauh ini sektor pertanian dinilai belum memberi nilai tambah ekonomi berarti buat peningkatan kesejahteraan para pelakunya.

Politisi muda ini menunjuk contoh pelaku usaha sub-sektor tanaman pangan. “Bila tiba jadwal pemupukan, masih ada sejumlah petani yang kewalahan dalam mendapatkan dana untuk pembeli pupuk,” ungkapnya.

Itu artinya, menurut Marno, sejauh ini masih banyak di antara petani yang belum sepenuhnya bisa menggantungkan sumber ekonominys kepada sektor pertanian yang menjadi pilihan hidup mereka.

Sementara pada kondisi lain, menurut Marno, baik karena kondisi alam atau lantaran kemampuan, masyarakat di kedua kecamatan seakan “dipaksa keadaan” untuk menekuni bidang pertanian.

Solusi dari persoalan itu, menurut Marno, sudah saatnya dilakukan intervensi yang intens dan totalitas dari para pemangku kepentingan agar para petani bisa keluar dari dilema yang sudah dihadapi selama sekian kali pergantian generasi itu.

“Bisa berupa bimbingan teknis atau injeksi modal usaha,” sebutnya. “Saya pikir pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjawab kedua persoalan tersebut,” tuturnya.

Melalui bimbingan teknis yang terarah dan tepat, dikatakan Marno, diharapkan petani bisa diarahkan untuk memilih jenis komoditas yang dibutuhkan pasar dan dinilai memiliki prospek yang bagus ke depan.

“Jangan sampai petani dibiarkan berlarut-larut mengelola komoditas yang secara ekonomi tidak menguntungkan mereka,” katanya. “Termasuk komoditas dengan prospek yang kurang menjanjikan.”

Agar para petani bisa mengolah komoditas yang menguntungkan, kata Marno lagi, langkah intervensi berikutnya adalah berupa injeksi modal usaha, baik berupa hibah atau pinjaman berbunga rendah/lunak.

(*)