Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Muhamad Irfan Sukarna menyampaikan, secara tahunan, inflasi Sumatera Barat tercatat sebesar 4,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 4,17% (yoy).

“Kenaikan inflasi ini terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,20% (mtm) dengan andil inflasi 0,07% (mtm),” ungkap Muhamad Irfan Sukarna, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (3/7/2024).

Irfan menjelaskan komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut yaitu cabai merah, beras, dan cabai rawit. Meningkatnya harga aneka cabai dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat bencana banjir yang melanda daerah sentra produksi sehingga terjadi gagal panen dan kerusakan lahan.

Selain itu, belum beroperasinya jalan nasional utama Padang-Bukittinggi via Padang Panjang menyebabkan terganggunya distribusi yang turut mendorong biaya logistik.

“Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,48% (mtm) dengan andil inflasi 0,05% (mtm),” jelasnya.

“Komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi pada kelompok tersebut adalah peningkatan tarif angkutan udara, sepeda motor, dan angkutan antar kota,” imbuhnya.

Dalam mengendalikan laju Inflasi tersebut lanjut Irfan, Pemerintah Daerah yang tergabung pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar target 2,5±1% (yoy).

“Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Juni 2024 antara lain, menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten/kota menjelang Idul Adha. Menjaga kelancaran distribusi pasca bencana melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak serta memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan dalam pengaturan lalu lintas,” sebutnya.

Kemudian lanjut Irfan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi harga dan ketersediaan pasokan. Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersial oleh BULOG, lalu penguatan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi Sumatera Barat.

“Sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, TPID, dan stakeholders lainnya diharapkan dapat membantu menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(*)

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumbar, Endang Kurnia Saputra, saat gelar Halal Bihalal dan Silahturahmi pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah bersama unsur Forkopimda Sumbar, dan sejumlah instansi perbankan dan OPD di jajaran Pemprov Sumbar, di Padang, Rabu (17/4/2024).

Endang Kurnia Saputra menjelaskan Inflasi di Sumbar year on year (Maret 2023 ke Maret 2024) berkisar 3,93 persen dibanding tahun lalu.

“Sementara untuk inflasi year to date, dari Januari hingga Maret 2024, inflasi Sumbar bisa dikendalikan 1,49 persen. Dan diharapkan inflasi di Sumbar, bisa ditekan hingga akhir tahun, dengan kisaran 3 hingga 3,25 persen,” sebutnya.

Ia beberkan, ada hal yang lebih penting di Sumbar, yakni pertumbuhan ekonomi akan diperkirakan antara 4,7 sampai dengan 5,3 persen.

“Jadi tahun ini relatif berita baik buat Sumbar bisa memacu pertumbuhan ekonominya di semester dua khusunya di triwulan 3 dan 4,” ujarnya.

Endang mengungkapkan, walau pun di wilayah Sumbar dilanda bencana beberapa waktu kemarin, termasuk dampak pemilu yang banyak menghabiskan anggaran, namun ekonomi Sumbar tercatat tetap terjaga baik.

(*)

Hal tersebut diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Irfan Sukarna, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (1/3/2024).

Irfan mengungkapkan, Komoditas utama yang mempengaruhi peningkatan inflasi tersebut adalah kenaikan harga cabai merah dengan andil 0,69%. Secara tahunan, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 3,32% (yoy) pada Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 2,57% (yoy).

“Secara spasial, Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi tertinggi di antara Kabupaten/Kota penghitung inflasi Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan inflasi sebesar 2,57% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2024 yang tercatat deflasi -1,19% (mtm),” ungkapnya.

Kemudian kata Irfan, Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan inflasi yang lebih tinggi yakni sebesar 1,06% (mtm). Kota Bukittinggi dan Kota Padang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,06% dan 0,81% (mtm), mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2023 yang mengalami deflasi sebesar -0,27% dan -0,09% (mtm).

“Jika diamati secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat mengalami inflasi, dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,52% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 3,24% (yoy), Kota Bukittinggi 2,31% (yoy), dan Kota Padang 2,82% (yoy),” sebutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2024 dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,29% (mtm) dengan andil 1,10% (mtm).

“Beberapa komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu, cabai merah, cabai rawit, beras, minyak goreng, jengkol dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,69%; 0,09%; 0,09%; 0,06%; dan 0,05% (mtm),” tuturnya.

Lebih lanjut Irfan mengungkapkan, peningkatan harga pada aneka cabai seiring dengan turunnya pasokan yang disebabkan oleh gagal panen di berbagai daerah produksi akibat cuaca yang tidak mendukung. Kemudian pada komoditas beras mengalami peningkatan harga akibat belum masuknya masa panen sehingga pasokan terbatas. Sementara itu, harga minyak goreng meningkat sejalan dengan peningkatan biaya produksi.

“Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm) dengan andil sebesar 0,05% (mtm),” bebernya.

Menurutnya, realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target inflasi 2,5±1% (yoy), hal tersebut didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif.

“Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Februari 2024 antara lain Penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin, Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG, penguatan digitalisasi data dan informasi komoditas pangan, serta kegiatan koordinasi/rapat rutin dan berbagai kegiatan komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya. Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan.

“Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata dia.

(*)