“Tentu kami menghargai, itu semangat kolaboratif Partai Gerindra. Kami pun tahu diri sekaligus menghormati hak prerogatif presiden,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Senin (6/5/2024).

Wakil Ketua MPR ini mengatakan penyusunan kabinet menjadi hak mutlak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dia memastikan partainya menjunjung konstitusi dan kepentingan rakyat di pemerintahan ke depan.

“Hak itu mutlak ada di tangan Pak Prabowo bila sudah lantik. PKB akan tetap menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Habiburokhman tak menampik bahwa komposisi kabinet mulai dibahas. Hal ini seiring sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai.

“Pak Prabowo punya kelegaan waktu untuk menyusun kabinetnya, sekitar lima bulan ke depan,” jelas Habiburokhman.

Menurutnya, wajar bila nantinya menteri-menteri Prabowo bukan hanya dari KIM. Adapun KIM merupakan koalisi pilpres yang berisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Wajar juga kalau menteri beliau kelak bukan hanya dari anggota KIM, apakah NasDem dan PKB dapat? nanti akan ditentukan oleh Pak Prabowo setelah menyerap aspirasi elemen-elemen bangsa,” tuturnya.

“Ini adalah cerminan pemimpin yang kurang bijak, menyampaikan dapat hanya berdasarkan kepentingan sesaatnya,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023).

Habiburokhman mengaku tak mengerti maksud dari penilaian Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum era Jokowi. Padahal, kata dia, penegakan hukum era Jokowi justru mendapat nilai yang memuaskan.

“Saya nggak ngerti ini orang maksudnya apa, kok salah menjelekkan pemerintahan saat ini di mana partainya merupakan partai terbesar koalisi. Padahal faktor tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini nyaris 80%,” paparnya.

Habiburokhman juga berpendapat jika Ganjar tidak membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhetikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menurutnya, putusan MKMK itu terkesan mengkambinghitamkan Anwar Usman.

“Karena tidak ada pembuktian terjadinya intervensi dalam perkara MK Nomor 90. Selain itu pengesampingan azas benturan kepentingan ternyata sudah dipraktekkan sejak zaman Jimly Asshiddiqie sendiri memimpin Mahkamah Konstitusi,” ungkap dia.

Meski begitu, Habiburokhman tak ingin mengomentari lebih jauh terkait penilaian Ganjar. Dia pun membiarkan rakyat untuk menilainya sendiri.

“Tapi itu urusan beliau sih, ingin menunjukkan sikap kenegarawanan atau tidak. Rakyat saat ini sudah cerdas, sudah bisa memberikan penilaian yang fair,” tutur dia.

“Soal penegakan hukum walaupun belum 100% sempurna tapi sudah banyak sekali perbaikan. Kita lihat ruang demokrasi yang terbuka dengan diimplementasikannya konsep keadilan restoratif,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

“Turun,” ucap Ganjar.