Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mahyudin mengungkapkan kuota jemaah haji Sumbar untuk 2025 berjumlah 4.613 orang dengan rincian 4.569 jemaah reguler, 36 PHD dan 8 Pembimbing KBIHU dan Kuota cadangan 1.384 orang.

“Sejak dibuka pelunasan tahap 1 bulan Februari lalu dan pelunasan tahap yang ditutup 17 April mendatang kuota haji Sumbar sudah terpenuhi, bahkan mencapai angka 104 persen lebih. Ini menunjukkan animo masyarakat untuk berhaji sangat tinggi,” kata Mahyudin dalam keterangan persnya, Senin (14/4/2025).

Menurut Kakanwil pelunasan ini sudah melebihi karena sudah termasuk calon jemaah haji cadangan. Jemaah haji cadangan sebetulnya jemaah yang akan berangkat di tahun depan.

“Hal ini dilakukan dalam upaya. atau mengantisipasi adanya (seat) kursi kosong, misalnya calon haji yang tiba-tiba batal berangkat karena sakit. Oleh karena itu, Kemenag Sumbar menyiapkan skema jamaah cadangan,” sebut Mahyudin.

Namun imbuh Kakanwil, meski jemaah cadangan ini sudah melunasi, sebelum melakukan pelunasan sudah menandatangani surat pernyataan di atas meterai, siap untuk berangkat dan siap untuk tidak berangkat tahun ini.

“Disatu sisi kita bersyukur karena animo jamaah untuk melakukan pelunasan luar biasa. Meskipun sudah 104 persen yang melunasi Bipih, nantinya yang berangkat tentu tetap 100 persen saja,” ujar Mahyudin.

Untuk kriteria pelunasan jemaah reguler tahap II ini lanjut Mahyudin, pertama, jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap 1 mengalami kegagalan sistem. Kedua, jemaah yang berhak melunasi tahap kedua ini, jemaah haji reguler pendamping lanjut usia (lansia).

Ketiga, penggabungan mahram, jemaah haji reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga. Keempat, jemaah haji reguler pendamping penyandang disabilitas dan kelima, jemaah haji reguler cadangan.

Terkait keberangkatan Embarkasi Padang, Mahyudin memastikan jamaah calon haji akan berangkat dari Asrama Tabing, Kota Padang. Sementara untuk kepulangan masih didiskusikan oleh pihak Kemenag.

Disampaikan Kakanwil, Asrama Haji Padang Pariaman masih dalam tahap pembangunan atau penyempurnaan. Saat ini asrama tersebut baru bisa menampung 280 jemaah dari 420 lebih yang dibutuhkan sehingga belum dapat difungsikan sepenuhnya.

(*)

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Mahyudin mengatakan sekitar 879 dari 4.613 jemaah haji Sumbar masih belum melakukan pelunasan bipih pada pelunasan bipih tahap 1.

“Hari ini pelunasan bipih tahap II kembali dibuka, ini kesempatan bagi jemaah haji yang belum bisa melunasi di tahap 1 bisa melakukan pelunasan termasuk bagi jemaah yang gagal sistim di tahap 1, ungkap Mahyudin, Senin (24/3/2025) di Padang.

Dikatakan Mahyudin, untuk kriteria pelunasan jemaah reguler tahap II ini lanjut Mahyudin, pertama, jemaah haji reguler yang saat pelunasan tahap 1 mengalami kegagalan sistem.

“Jemaah haji yang mengalami kegagalan sistem pada tahap kesatu, tidak dirilis dalam daftar berhak lunas tahap kedua, namun jemaah yang bersangkutan jika berkeinginan melunasi bisa melapor ke Kantor Kementerian Agama domisili untuk buka blokirnya pada aplikasi SISKOHAT (Sistim Informasi Haji Terpadu),” jelas Mahyudin.

Kedua, jemaah yang berhak melunasi tahap kedua ini, jemaah haji reguler pendamping lanjut usia (lansia). Ketiga, penggabungan mahram, jemaah haji reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga. Keempat, jemaah haji reguler pendamping penyandang disabilitas dan kelima, jemaah haji reguler cadangan.

“Untuk melakukan pelunasan ini, jemaah haji harus memenuhi syarat istitha’ah kesehatan karena ini sudah menjadi persyaratan yang mesti dikantongi oleh jemaah haji. Mudah-mudahan pada pelunasan tahap dua ini, kuota jemaah haji sumbar bisa terpenuhi,” harap Mahyudin.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU), M. Rifki mengatakan waktu pelunasan tahap kedua akan dilaksanakan mulai hari ini, 24 Maret sampai 17 April 2025 mendatang. Jemaah bisa melakukan pelunasan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Bank Penerima setoran (BPS).

“Untuk besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler Embarkasi Padang sebesar Rp51. 781. 751, dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dan virtual account yang berbeda setiap jemaah haji. Jemaah Haji yang telah melakukan pembayaran melapor ke Kantor Kemenag kab kota,” kata Rifki.

Bagi jemaah yang ingin melihat daftar berhak lunas tahap kedua tahun 1446H/2025M dapat diakses melalui website www.haji.kemenag.go.id. Bagi jemaah haji yang gagal sistim di tahap satu bisa melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten kota.

(*)

Plt. Kepala Bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Yosef Chairul mengatakan Keppres ini mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

“Untuk Embarkasi Padang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler sebesar Rp51. 781. 751. Dengan demikian biaya yang harus dilunasi oleh jemaah haji setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah,” jelas Kabid PHU.

Dari besaran bipih ini sebut Yosef, nilai manfaat yang diterima oleh jemaah haji reguler Sumatera Barat sebesar Rp33.978.508 dari besaran BPIH Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259.

“Besaran Bipih ini akan dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost),” terang Yosef.

Sementara untuk petugas haji daerah dan Pembimbing KBIHU biaya perjalanan ibadah hajinya sama dengan jumlah BPIH sebesar Rp85.760.259. Besaran Bipih bagi PHD dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzaliſah, dan Mina.

Selanjutnya untuk pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya. Dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan Jemaah Haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi serta pengelolaan BPΡΙΗ.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Mahyudin berharap jemaah haji Sumbar yang masuk dalam kuota 2025 untuk segera mempersiapkan diri dan biaya yang harus disetorkan ke bank untuk pelunasan biaya haji.

Alhamdulillah Keppres tentang biaya penyelenggaraan dan perjalanan ibadah haji sudah terbit. Ini menandakan proses penyelenggaraan ibadah haji terus berjalan mengingat waktu keberangkatan sudah semakin dekat. Untuk itu kami mengimbau calon jemaah haji untuk segera mempersiapkan diri,” harap Kakanwil.

“Untuk jadwal dan syarat pelunasan kita masih menunggu Keputusan Menteri Agama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit sehingga masyarakat yang sudah menunggu waktu pelunasan, bisa segera melunasi,” tandas Kakanwil.

Terakhir Kakanwil juga mengimbau jemaah haji Sumatera Barat bagi yang belum melengkapi dokumen dan belum melakukan rekam saudi visa bio untuk segera melengkapi. Karena waktu untuk keberangkatan sudah semakin dekat.

Berikut besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:

a.Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00

b.Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00

c.Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00

d.Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00

e.Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00

f.Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00

g.Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00

h.Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955,751,00

i.Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235,421,00

j.Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00

k.Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00

l.Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00

m.Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00

(*)

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

“Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024)

“Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” sambungnya.

Sebagai wakil Kementerian Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman.

“Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

“Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan,” kata Hilman lagi.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

(*)

Kepala Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera  Barat (Sumbar), Mahyudin mengatakan pelunasan reguler tahap 1 ini sudah berlangsung sejak 10 Januari 2024 hingga 12 Februari 2024 kemarin.

Namun kata Kakanwil waktu pelunasan diperpanjang hingga 23 Februari mendatang. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 137 Tahun 2024 tertanggal 12 Februari 2024.

“Bagi jemaah haji yang sudah masuk kuota bisa melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran (BPS). Pelunasan Bipih reguler bisa dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 wib sampai pukul 15.00 wib,” ungkap Kakanwil, Selasa (13/2/2024).

Hingga hari ini lanjut Kakanwil, jemaah haji Sumbar yang sudah melunasi bipih sebanyak 3.499 orang atau sekitar 76,96 persen dari kuota Sumbar 4.613 orang. Sementara jemaah haji cadangan yang sudah melunasi bipih 795 orang.

“Saya mengajak dan mengimbau jemaah haji Sumbar yang sudah masuk dalam kuota haji 2024 untuk segera melakukan pelunasan. Mumpung ada kesempatan diperpanjang,” ajak Kakanwil.

Seiring dengan itu, Kakanwil juga mengingatkan jemaah haji untuk mempersiapkan diri, baik fisik, mental, ilmu manasik maupun kesehatan. Karena ibadah haji membutuh kesehatan dan fisik yang kuat.

“Mulai dari sekarang jemaah haji sudah bisa mempersiapkan diri, melakukan latihan-latihan fisik seperti berjalan kaki, pola hidup sehat. Dan yang terpenting, perkuat ilmu manasik haji,” pesan Kakanwil.

Sementara Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Ramza Husmen mengatakan, kriteria pelunasan tahap 1 ini, jemaah haji yang masuk alokasi kuota musim haji tahun berjalan, prioritas jemaah lanjut usia (lansia) dan jemaah haji cadangan.

“Sesuai Keputusan Direktur Penyelenggaraan Haji  dan Umrah nomor 83 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Bipih, untuk jemaah lansia berusia minimal 65 tahun pada tanggal 12 Mei 2024,” jelas Ramza.

Untuk lansia ini imbuh Ramza, harus terdaftar minimal 5 tahun sebelum keberangkatan kloter pertama haji 2024 atau terdaftar sebagai jemaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019, dan memenuhi syarat isthitha’ah kesehatan.

(*)