Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian Polda Sumbar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus sebagai langkah preventif krusial untuk menyelamatkan masa depan para remaja dari pengaruh negatif yang meresahkan.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan apresiasinya atas penurunan signifikan angka tawuran dan balap liar di wilayah Sumatera Barat, terutama pasca Idul Fitri 1446 H dan selama bulan Ramadan.

“Alhamdulillah, kita semua merasakan penurunan yang jauh. Hampir tidak kita temukan lagi, atau kalaupun ada, jumlahnya sangat minim,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda mengungkapkan salah satu upaya proaktif kepolisian dalam mencegah berbagai permasalahan sosial tersebut adalah melalui pendataan langsung ke masyarakat. “Kami memiliki personel Bhabinkamtibmas yang bergerak door to door ke tingkat RW dan RT untuk mendata warga, khususnya anak-anak yang putus sekolah,” jelasnya.

Dari hasil pendataan tersebut, terungkap fakta mencengangkan mengenai tingginya angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. “Data yang kami himpun menunjukkan ada 819 anak putus sekolah di tingkat SD, 1039 di tingkat SMP, dan 1485 di tingkat SMA,” ungkap Kapolda.

“Dengan data ini, kami berharap solusi yang diberikan akan lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

Kapolda menegaskan komitmen kuat Polda Sumbar untuk menciptakan wilayah hukum yang bebas dari tawuran dan balap liar. Ia juga menyoroti pentingnya sinergitas dengan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini.

“Untuk tingkat SMA dan SMK, ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, sementara SD dan SMP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota,” bebernya.

Lebih lanjut, Irjen Pol Gatot menjelaskan bahwa mayoritas anak putus sekolah berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan memiliki handphone selama masa pandemi Covid-19, yang berujung pada ketertinggalan dan akhirnya enggan kembali bersekolah.

Kapolda Sumbar mengkhawatirkan bahwa anak-anak yang putus sekolah ini rentan terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, seperti penyalahgunaan narkoba, LGBT, dan perjudian. “Dari data tahanan Polda Sumbar dan jajaran, dari sekitar 800 tahanan, hampir 500 di antaranya terlibat kasus narkoba,” ungkapnya.

Untuk mengatasi permasalahan kompleks ini, Kapolda Sumbar menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kebijakan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Ia juga menyampaikan semangatnya untuk bersama-sama membangun Sumatera Barat menjadi lebih baik.

“Kami ingin bersama-sama memiliki semangat yang besar untuk membangun Sumatera Barat, khususnya mengeluarkan anak-anak muda dari masalah-masalah ini agar mereka tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi,” pungkas Kapolda Sumbar.

(*)

Dalam sambutan Kapolda Sumbar yang dibacakan Wakapolda menyampaikan, Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2002 pasal 13 yaitu Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta polri sebagai penegakkan hukum.

“Sebagaimana yang diamanatkan oleh presiden republik indonesia bapak Prabowo Subianto yaitu “Kepolisian adalah tonggak dari suatu negara, Kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, kepolisian bertanggung jawab atas dimitigasinya kriminalitas,” sebut Wakapolda.

Dalam hal ini, Polda sumbar bertekad untuk mewujudkan Sitkamtibmas yang aman dan terkendali di lingkungan provinsi Sumatera Barat.

Lebih lanjut Wakapolda menyampaikan terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Sumbar, Polda Sumbar terus melakukan antisipasi dan pencegahan demi terjaganya kegiatan masyarakat agar berjalan aman dan terkendali.

“Beberapa minggu belakangan Polda Sumbar gencar melakukan patroli dan edukasi serta ajakan kepada para generasi muda sumatera barat khususnya dikota Padang untuk tidak melakukan aksi tawuran dan balapan liar,” sebutnya.

Salah satu perilaku menyimpang generasi muda yang sedang marak di Sumbar ini adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan terus menerus sehingga perlu penanganan yang komprehensif melalui kerjasama antar pemangku kepentingan.

“Dalam hukum agama dan hukum adat, kita jelas menentang perilaku yang mencerminkan tindak kekerasan yang membawa mudharat,” kata dia.

Oleh karena itu, Polda Sumbar akan terus melakukan berbagai inovasi di bidang sistem, struktural dan mekanisme dalam menanggulangi aksi tawuran dan balap liar.

Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai langkah untuk mewujudkan sinergi dan menyamakan persepsi dalam memerangi perilaku menyimpang tawuran dan balap liar.

“Melalui seminar ini kita harapkan akan semakin membuka wawasan sekaligus mencerahkan betapa pentingnya menjaga generasi muda untuk masa depan masyarkat bangsa dan negara,” ucapnya.

Wakapolda berharap semoga kegiatan ini dapat memperkaya pemahaman serta memperkuat komitmen bersama dalam memerangi aksi tawuran dan balap liar di Sumatera Barat.

“Akhirnya, dengan mengucap bismillahirrohmanirrokhim, kegiatan seminar bahaya tawuran dan balap liar dalam perspektif hukum agama dan adat bagi generasi muda se-Sumatera Barat, pada hari kamis tanggal 23 januari 2025 pukul 09.00 WIB secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkas Wakapolda membacakan sambutan Kapaolda Sumbar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirintelkam Polda Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, Forkopimda Sumbar, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta Tokoh Masyarakat.

(*)