Sakato.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mengajak insan pers di Sumatera Barat untuk turut mengawal terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan berkeadilan. Peran media dinilai penting dalam mengungkap berbagai persoalan struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Forum Jurnalis (Forjur) KPPU Kanwil I yang diselenggarakan di Café Dream n Dine Padang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Komisioner KPPU, Budi Joyo Santoso, bersama Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, untuk berdiskusi mengenai perkembangan pengawasan persaingan usaha dan berbagai persoalan ekonomi daerah, khususnya di Sumatera Barat.
Komisioner KPPU, Budi Joyo Santoso, menyampaikan bahwa persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun perekonomian yang efisien, produktif, dan berkeadilan. Penegakan hukum persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan bersaing.
“Persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tentang banyaknya pelaku usaha yang berada di pasar, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak wajar menghambat kesempatan pihak lain untuk berusaha. Pasar harus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh, berinovasi, dan bersaing berdasarkan kemampuan serta efisiensinya. Pada akhirnya, manfaat dari persaingan tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Budi.
Menurutnya, sinergi antara KPPU, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan media diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya persaingan usaha. Media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus mengangkat persoalan ekonomi yang terjadi di masyarakat agar dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan.
KPPU Catat 21 Laporan, Sejumlah Isu Persaingan di Sumatera Barat Menjadi Perhatian
Sepanjang 2026, KPPU Kanwil I mencatat sebanyak 21 laporan masuk, terdiri atas 20 laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan 1 laporan kemitraan. Laporan tersebut berasal dari lima provinsi wilayah kerja Kanwil I, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
Dari 20 laporan persaingan usaha, sebanyak 14 laporan berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender, 2 laporan dugaan kartel harga, 2 laporan dugaan praktik monopoli, dan 2 laporan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.
Khusus di Sumatera Barat, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dua laporan berkaitan dengan dugaan kesepakatan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan dua laporan lainnya berkaitan dengan dugaan persekongkolan dalam pengadaan pekerjaan renovasi gedung rawat jalan dan pembangunan gedung diagnostik RS Paru.
Khusus persoalan TBS kelapa sawit, isu ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan posisi tawar petani dalam menghadapi perusahaan pembeli. Mekanisme pembentukan harga, transparansi potongan timbangan, akses petani terhadap pabrik kelapa sawit, serta alternatif pembeli merupakan sejumlah aspek yang relevan untuk melihat kondisi persaingan dalam rantai perdagangan komoditas tersebut.
KPPU memandang bahwa pasar yang kompetitif tidak hanya membutuhkan keberadaan penjual dan pembeli, tetapi juga alternatif transaksi yang memadai sehingga tidak ada pihak yang memiliki kekuatan berlebihan dalam menentukan syarat perdagangan.
Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, menyampaikan bahwa laporan yang diterima KPPU mencerminkan beragam persoalan persaingan usaha di daerah. Namun, setiap laporan tetap harus ditindaklanjuti melalui proses penanganan perkara berdasarkan ketentuan dan alat bukti yang berlaku.
“Persoalan persaingan usaha di daerah sering kali tidak terlihat hanya dari pergerakan harga. Kita juga perlu melihat bagaimana struktur pasar terbentuk, siapa yang memiliki akses terhadap pasar, bagaimana rantai distribusi berjalan, serta apakah pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. Karena itu, penting bagi kita untuk membaca persoalan tersebut secara lebih komprehensif,” ujar Ridho.
Tata Niaga Gambir dan Persaingan Produk Lokal Perlu Mendapat Perhatian
Selain persoalan TBS kelapa sawit, Sumatera Barat juga memiliki sejumlah sektor ekonomi yang menarik untuk dicermati dari perspektif persaingan usaha.
Salah satunya adalah tata niaga gambir, komoditas unggulan Sumatera Barat yang memiliki kontribusi penting dalam perdagangan dan ekspor. Struktur perdagangan gambir perlu mendapat perhatian, terutama terkait panjangnya rantai pasok, transparansi pembentukan harga, posisi tawar petani, serta konsentrasi pembeli dan eksportir.
KPPU menilai bahwa daerah penghasil komoditas perlu memiliki ekosistem perdagangan yang mampu memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari petani, pedagang pengumpul, pengolah, hingga eksportir.
Persoalan lain yang juga relevan adalah persaingan industri semen, termasuk dinamika persaingan antara produk semen lokal dan produk dari luar daerah. Dalam konteks ini, persaingan tidak hanya dilihat dari perbedaan harga jual, tetapi juga struktur pasar, biaya distribusi, jaringan pemasaran, serta efisiensi masing-masing pelaku usaha.
KPPU memandang bahwa penguatan produk unggulan daerah perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing dan efisiensi, bukan melalui kebijakan yang menciptakan hambatan bagi produk atau pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.
Penegakan Hukum dan Kajian untuk Memperkuat Persaingan Usaha Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU Kanwil I mencatat 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan berdasarkan posisi Semester I 2026. Penanganan perkara tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I.
Selain penegakan hukum, KPPU Kanwil I juga melaksanakan empat kajian struktur pasar sepanjang 2026, meliputi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, struktur pasar jasa transportasi distribusi BBM regional Sumbagut, struktur pasar distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan terkait kewajiban dukungan galian C di Kabupaten Aceh Tenggara.
Kajian tersebut diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis analisis pasar kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, guna mendorong terciptanya pasar yang lebih terbuka, kompetitif, dan berkeadilan.
KPPU Kanwil I juga menjalankan fungsi advokasi kebijakan melalui pengawalan implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pengawalan dilakukan agar implementasi kebijakan tersebut tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif, termasuk memberikan ruang bagi UMKM dan koperasi yang telah lebih dahulu beroperasi.
Media sebagai Mitra Strategis Pengawasan Persaingan Usaha Melalui Forum Jurnalis ini, KPPU berharap terbangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih kuat dengan media dalam mengidentifikasi berbagai persoalan persaingan usaha di daerah.
Ridho menegaskan bahwa media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai penanganan perkara KPPU, tetapi juga dapat membantu masyarakat memahami persoalan ekonomi dari perspektif persaingan usaha.
“Kami berharap teman-teman jurnalis dapat menjadi mitra strategis KPPU dalam mengangkat berbagai persoalan di lapangan. Banyak persoalan ekonomi yang sesungguhnya memiliki dimensi persaingan usaha, mulai dari harga komoditas, distribusi barang, akses pasar bagi UMKM, hingga pengadaan pemerintah. Melalui pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta, kita dapat mendorong tumbuhnya kesadaran publik sekaligus perbaikan kebijakan,” tutup Ridho.
KPPU Kanwil I berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi penegakan hukum, pengawasan kemitraan, kajian struktur pasar, serta advokasi kebijakan guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera.
(*)
Komentar