Sakato.co.id – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang kembali mengukir prestasi gemilang. Di bawah nahkoda Mai Yudiansyah, Rutan Padang berhasil menyabet penghargaan atas capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna dengan skor mutlak 100.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Dukungan Manajemen se-Sumatera Barat, yang berlangsung khidmat di Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Payakumbuh, pada Sabtu (4/10/2025). Acara ini mempertemukan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Barat, menjadi ajang sinergi dan apresiasi.
Karutan Padang, Mai Yudiansyah, hadir didampingi oleh Bendahara Pengeluaran, menunjukkan komitmen penuh terhadap tata kelola anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Mai Yudiansyah menekankan bahwa Rakor ini sangat penting untuk menyelaraskan strategi pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara efektif, profesional, dan berintegritas.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran Rutan Padang dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan transparan,” ujar Mai Yudiansyah, dalam keterangan persnya, Minggu (5/10/2025).
Keberhasilan Rutan Padang ini menjadi sorotan dalam Rakor yang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Sumatera Barat. Kanwil menegaskan pentingnya koordinasi lintas unit dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Tak hanya sebagai forum koordinasi, Rakor ini memang menjadi momen apresiasi bagi UPT berprestasi, sekaligus menjadi pemicu semangat inovasi dan integritas di lingkungan pemasyarakatan Sumatera Barat.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Karutan Padang, menegaskan tekadnya untuk mempertahankan capaian terbaik.
Prestasi Rutan Padang dengan nilai IKPA 100 ini menunjukkan komitmen institusi dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, dan transparan, sekaligus menjadi tolok ukur bagi UPT Pemasyarakatan lainnya di Sumatera Barat.
(*)
Komentar