Sakato.co.id — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp371,85 miliar dari Pemerintah Pusat yang dikhususkan (earmarked) untuk percepatan penanganan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Menandai dimulainya langkah konkret tersebut, Pemko Padang secara resmi meluncurkan proses tender berbagai paket proyek infrastruktur penanganan bencana.
Hal tersebut mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.
Turut mendampingi jajaran Pemko Padang antara lain Sekda Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Apresiasi Percepatan Huntap dan Relokasi Kawasan
Sebelum melakukan koordinasi di Rumah Dinas, Tim Monitoring Kemendagri telah meninjau langsung lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Tim Kemendagri memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan respons progresif Pemko Padang dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menjelaskan bahwa pembangunan Huntap tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang terdampak langsung oleh bencana, tetapi juga disiapkan bagi masyarakat yang berpotensi direlokasi akibat proyek pengerjaan infrastruktur oleh balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian pun hadir bersama memberikan saran dan masukan,” ujar Fadly Amran.
Khususnya mencatat tentang pembangunan Huntap. Bukan saja Huntap bagi masyarakat yang terdampak, tapi juga Huntap untuk masyarakat yang kemungkinan direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU.
“Terima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri, namun kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan,” tambahnya.
Master Plan Penanganan Banjir: Green Infrastructure dan Megaproyek Embung
Selain fokus pada pemukiman dan relokasi warga, Pemko Padang telah menyusun master plan komprehensif penanganan banjir berbasis jangka panjang. Strategi ini menggabungkan konsep ramah lingkungan (green infrastructure) dengan pembangunan infrastruktur fisik skala besar.
Dalam master plan tersebut, Pemko Padang merencanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi utama pemecah dan penampung debit air guna mengantisipasi banjir bandang dan limpasan air hujan di masa depan. Namun, mengingat keterbatasan anggaran daerah (APBD) yang tidak memungkinkan untuk merealisasikan megaproyek ini dalam target lima tahun, Pemko Padang mendorong adanya sinergi dan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
“Di dalam master plan yang sudah kita susun, ada pembangunan dua embung besar yang saya rasa ini pun perlu dikawal bersama-sama. Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur ini bisa paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman dan terlindungi dari potensi banjir besar ke depannya,” tegas Fadly.
Melalui pengawalan ketat dari Tim Monitoring Kemendagri serta dimulainya tahapan tender, Pemko Padang optimistis pemanfaatan dana TKD tambahan ini dapat berjalan akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mempercepat terwujudnya Kota Padang yang tangguh dan aman bencana.
Komentar