Sakato.co.id – Memastikan ketersedian bahan pangan dan penyalurannya, khususnya beras, tidak terkendala hingga akhir tahun 2023 ini di Sumatera Barat (Sumbar), Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Emma Yohanna melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perum Bulog Divre Sumbar.
“Hari ini merupakan kunjungan kerja kita dari DPD, karena Bulog merupakan BUMN mitrakerja kita dari DPD sendiri,” ungkap Emma Yohanna, Senator asal Sumbar tersebut.
Lebih lanjut kata Emma, seperti diketahui saat ini DPD lagi fokus dengan ketersedian pangan dan pemerintah harus betul-betul siap terkait hal itu.
“Terlebih saat ini seperti di bidang pertanian yakni harga beras, bagaimana pemerintah yang mana terkait pangan tersebut dibidangi oleh pihak Bulog untuk menyusun strategi bagaiman stok beras dan penyalurannya tetap terjaga dengan baik,” ungkapnya.
“Untuk ketersedian dan stok beras di Sumbar tadi bulog mengatakan stok beras di sumbar aman hingga akhir tahun 2023 mendatang,” imbuhnya.
Dan menyinggung soal harga beras yang tidak stabil di Kota Padang akhir-akhir ini, Emma Yohanna mengungkapkan banyak faktor terkait ketidak stabilan harga beras di pasaran tersebut.
“Kita tidak saja menyalahkan pihak produsen atau Bulog, tapi kalau sudah tiba di pasaran itu banyak yang bermain, jadi perlunya pengawasanlah dari semua pihak,” kata dia.
Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Divre Sumbar Sri Muniati mengungkapkan hingga akhir tahun 2023 dan tahun baru 2024 ia mengklaim stok beras aman di Sumbar.
“Kita ketahui stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog per tangga 26 Oktober 2023 sebanyak 19.085 ton, yang mana terdiri dari stok operasional sebanyak 10.785 ton, stok PDP sebanyak 8.300 ton,” ungkap Sri Muniati dalam penyampaian materinya.
Dan untuk mengoptimalkan upaya serapan pangan, pihaknya mengoptimalkan serapan melalui mekanisme komersial.
“Jadi serapan dalam negeri tetap menjadi perioritas, namun apabila terjadi kendala, Bulog Kanwil/Kancab dapat melaksanakan penerimaan beras dari luar negeri sesuai rencana alokasi yang ditetapkan kantor pusat,” bebernya.
Ia menambahkan, jika terjadi lonjakan harga pangan, langkah yang ditempuh untuk menghadapi lonjakan harga pangan tersebut yakni pihaknya segera memastikan bahwa stok beras CBP cukup di seluruh kantor wilayah dan cabang.
“Jika kurang, kita segera koordinasikan ke pusat dan memetakan berapa kekurangan yang terjadi,” jelasnya.
“Dan kemudian, untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan, kita diminta memastikan penyaluran beras SPHP melalui saluran retail di pasar tradisional, modern, rumah pangan Kita, penjualan langsung baik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah maupun satgas Bulog dengan operasi pasar,” kata dia.
(*)
