Sakato.co.id – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat menyambut kunjungan kerja dari Komisi IV DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (15/1/2025) di gedung DPRD Sumbar. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi strategi dan pengalaman untuk mengoptimalkan penganggaran sektor kesehatan.
Rombongan dari Jambi mempelajari tuntas strategi penganggaran yang dapat dikolaborasikan guna mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Kesehatan. Tujuan utama pertemuan adalah menyempurnakan mekanisme pendanaan sektor kesehatan agar pelayanan publik semakin maksimal.
“Semoga pada tahun 2026, 19 kabupaten/kota di Sumbar telah mencapai UHC. Saat ini, empat daerah yang belum mencapai target tersebut adalah Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok,”ungkap Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman.
Mengacu pada data BPJS per November 2024, UHC di Sumbar telah mencapai 95,63 persen dengan 5.535.365 penduduk terdaftar sebagai peserta, sementara 253.071 penduduk masih belum tercover. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,87 persen sepanjang 2024, menandakan kemajuan signifikan dalam jaminan kesehatan.
Meski demikian, Lazuardi menyoroti tantangan kerjasama antara BPJS dan rumah sakit. Beberapa rumah sakit di Sumbar telah memutuskan kerjasama dengan BPJS, sehingga perbaikan dalam kemitraan ini dianggap krusial demi memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Selain itu, anggota DPRD Sumbar mengungkapkan kendala dalam mengalokasikan dana Pokok Pikiran (Pokir) untuk mensubsidi iuran BPJS. Saat ini, dana Pokir lebih difokuskan untuk kebutuhan sarana dan prasarana, padahal mereka melihat potensi besar untuk mendukung pasien yang mengalami kesulitan materi. Regulasi baru sangat diperlukan agar subsidi Pokir dapat berfungsi serupa dengan subsidi APBD dalam mendukung jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.
Ketua rombongan Komisi IV DPRD Jambi, Emminudin, menegaskan bahwa kunjungan ini juga merupakan upaya mencari referensi terkait penganggaran kesehatan dan pelaksanaan subsidi iuran BPJS.
“Di Provinsi Jambi, saat ini baru lima kabupaten/kota yang telah mencapai UHC, sehingga strategi yang dipelajari di Sumbar diharapkan dapat membantu Pemprov Jambi meningkatkan jaminan kesehatan secara maksimal,”pungkasnya. (*)
Komentar