Sakato.co.id – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menentukan masa depan daerah melalui pemilihan pemimpin yang tepat.
“Ini adalah momen krusial bagi Sumbar. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan dan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik,” ujar Irsyad saat ditemui usai menghadiri Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada Senin (23/9/2024).
Irsyad juga menekankan pentingnya masyarakat memahami visi dan misi dari para pasangan calon. “Saat masa kampanye dimulai, masyarakat harus lebih mengenal para calon melalui visi dan misi yang mereka usung. Pastikan Anda memilih calon yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024.
“Jangan ragu untuk mengikuti hati nurani. Jangan sampai kita terjebak dalam praktik politik uang atau transaksional yang dapat merusak integritas demokrasi kita,” tegas Irsyad.
Ketua sementara DPRD Sumbar ini juga mengimbau agar Pilkada berlangsung dengan damai dan tanpa gesekan sosial di masyarakat.
“Mari kita hindari segala bentuk konflik dan perpecahan. Pilkada ini harus menjadi ajang kompetisi yang sehat, bukan memecah-belah masyarakat,” katanya dengan penuh harapan.
Dalam rapat pleno KPU Sumbar yang dipimpin oleh Ketua KPU, Surya Efitrimen, nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur pun telah resmi ditetapkan.
Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat akan berlangsung di 19 kabupaten/kota, dengan total 10.846 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 4.103.084 pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan ada 56 pasangan calon yang akan bersaing, terdiri dari dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur, serta 54 pasangan calon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota. (*)
