Sakato.co.id – Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) provinsi sebesar 1,77% (mtm) pada April 2025. Kepala BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengungkapkan bahwa angka ini dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik pasca pemberian diskon di awal tahun, serta kenaikan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan, tiket pesawat, dan mobil.
“Kenaikan harga emas perhiasan ini sejalan dengan tren global yang terus meningkat,” jelas Mohamad Abdul Majid Ikram, dalam keterangan persnya, ditulis Rabu (7/5/2025).
Selain itu kata dia, harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah dan bawang merah juga mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan di tengah pasokan yang terbatas.
“Meskipun demikian, laju inflasi yang lebih tinggi berhasil diredam oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan lainnya, seperti daging ayam ras, beras, dan cabai rawit,” ucapnya.
Sektor Penyumbang dan Penahan Inflasi
Secara kelompok, makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan angka 1,95% (mtm) dan andil 0,66% (Tntm). Lonjakan permintaan selama periode Idul Fitri menjadi pemicu utama kenaikan harga, di mana cabai merah melonjak 23,04% (mtm) dan bawang merah naik 11,10% (mtm).
Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga menyumbang inflasi sebesar 3,72% (mtm) dengan andil 0,66% (mtm), terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik prabayar yang naik signifikan sebesar 21,73% (mtm). Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi 3,14% (mtm) dengan andil 0,17% (mtm), didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 12,21% (mtm).
“Di sisi lain, deflasi pada sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan cabai hijau, akibat peningkatan pasokan saat panen, berhasil menahan laju inflasi yang lebih tinggi. Penurunan tarif pulsa ponsel juga berkontribusi pada deflasi di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan,” jelasnya.
Inflasi Spasial di Sumbar
Lebih lanjut Kepala BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram menjelaskan, secara spasial, seluruh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami inflasi. Kota Bukittinggi mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 1,97% (mtm), diikuti Kota Padang 1,83% (mtm), Kabupaten Pasaman Barat 1,69% (mtm), dan Kabupaten Dharmasraya 1,49% (mtm).
“Faktor utama pendorong inflasi di wilayah-wilayah ini adalah normalisasi tarif listrik prabayar dan tingginya harga emas,” kata dia.
Komitmen TPID dalam Pengendalian Inflasi
Secara tahunan, inflasi Provinsi Sumatera Barat pada April 2025 tercatat sebesar 2,38% (yoy). Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:
1. Memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan, terutama dari produksi lokal.
2. Melakukan pendistribusian pangan strategis melalui TTIC dan Bulog, termasuk beras SPHP dan komoditas komersial tertentu.
3. Mengadakan operasi pasar di wilayah dengan kenaikan harga pangan yang signifikan.
4. Memperkuat koordinasi melalui rapat rutin dan High Level Meeting (HLM) TPID Sumbar.
5. Meningkatkan komunikasi efektif untuk mendorong diversifikasi pangan, konsumsi produk olahan, dan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat melalui berbagai media.
“TPID Sumbar juga akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan program pengendalian inflasi pangan berjalan lebih efektif dan target inflasi tahun 2025 dalam rentang 2,5±1% (yoy) dapat tercapai,” pungkasnya.
(*)
